Revrisond Baswir: Kementerian BUMN Dibubarkan Saja

Jakarta - Pengamat ekonomi Revrisond Baswir mengusulkan agar Kantor Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera dibubarkan. Ia beralasan, hingga kini institusi tersebut tidak dapat bekerja secara efektif karena terlalu banyak intervensi. Akibatnya, sejumlah BUMN terancam didivestasi yang dapat mengancam kebangkrutan Indonesia."Masalah BUMN itu bukan berasal dari internal tapi dari eksternal karena komisaris dan direksinya dibuat oleh pemerintah sehingga terlalu banyak intervensi. Seharusnya ini tidak terjadi," kata Revrisond Baswir dalam konferensi pers saat deklarasi Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Strategis di Jakarta Media Center, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2004).Untuk itu, Revrisond mengusulkan dibentuk sebuah lembaga independen yang otonom dan bebas dari campur tangan pemerintah dalam mengelola BUMN di masa mendatang. Dengan demikian, diharapkan kinerja BUMN akan membaik."Yang harus diingat, kalaupun seluruh BUMN kita dijual dengan harga pasar, kita hanya mendapatkan Rp 300 triliun. Padahal setiap tahun kita harus membayar utang plus bunganya sebesar Rp 148 triliun. Jadi ini jelas merugikan," terang dosen Fakultas Ekonomi UGM ini.Ia juga menambahkan, sebenarnya pemerintah bisa mendapatkan dana segar sebesar Rp 500 triliun tanpa harus menjual BUMN. Misalnya dengan mengkaji ulang prosentase bagi hasil pada sejumlah kontraktor pertambangan dan migas."Selain itu, pemerintah juga harus memaksimalkan dana non-bujeter. Pada tahun 2002 saja, Depkeu memiliki dana non-bujeter di BI sebesar Rp 21 triliun dan tahun 2003 sebesar Rp 50 triliun. Jadi BUMN tidak perlu dijual. Bahkan kalau langkah yang kita anjurkan dilakukan secara maksimal kita bisa menciptakan peluang kerja baru," paparnya.Deklarasi FSP BUMNSejumlah serikat pekerja BUMN strategis seperti Serikat Karyawan (Sekar) Telkom, SP PLN, SP Pertamina, SP Pembangkit Jawa-Bali II dan SP Telkomsel (Sepakat) hari ini mendeklarasikan pendirian FSP BUMN Strategis. Tujuannya untuk mempertahankan aset negara sebagai sumber pendapatan negara."Kita merasa terancam jika ada suatu kebijakan yang merugikan negara. Kita ingin mempertahankan eksistensi aset negara pada BUMN strategis. Intinya, kita menolak penjualan BUMN dan jika komunikasi ini tidak berjalan kita akan melakukan aksi yang lebih realistis," ujar Ketua Umum SP PLN, Ahmad Daryoko. (ani/)