Anggaran Pemerintah Surplus Rp 5,7 Triliun

Jakarta - Pemerintah mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp 5,7 triliun sepanjang triwulan I-2011. Ini terjadi akibat belanja negara yang lambat sedangkan penerimaan negara melaju lebih kencang.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

"Penerimaan negara tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Tahun ini 19,3% atau Rp 213,8 triliun, tahun lalu hanya 17,6% atau Rp 175 triliun," ujar Anny.

Menurut Anny, realisasi penerimaan negara terbesar disumbang dari pajak perdagangan internasional yaitu mencapai 56,5% dari target atau senilai Rp 13 triliun. Jumlah tersebut jauh meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 22,4% atau Rp 5,1 triliun.

"Hal ini disebabkan karena harga ICP (harga minyak) yang tinggi," jelasnya.

Sedangkan penerimaan pajak dalam negeri sebesar 19% atau senilai Rp 157,3 triliun. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan periode sama tahun lalu, yaitu 19,5% dari target 2010 atau sebesar Rp 140,6 triliun. Dengan demikian total penerimaan perpajakan sebesar 20% dari target Rp 850,3 triliun atau sebesar Rp 170,3 triliun.

Untuk belanja negara baru terealisasi 16,9% dari target Rp 1.229,6 triliun atau Rp 208 triliun. Hal ini lebih tinggi, Belanja pemerintah pusat terealisasi 13,8% atau sebesar Rp 115,4 triliun, sedangkan transfer daerah terealisasi 23,6% atau Rp 92,6 triliun.

Dengan demikian, lanjut Anny, terdapat surplus Rp 5,7 triliun. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang surplusnya sebesar Rp 18,2 triliun.

Untuk pembiayaan teralisasi Rp 34,5 tiliun dengan pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 39,3 triliun dan pembiayaan melalui utang luar negeri sebesar Rp 4,9 triliun.

Selain realisasi APBN 2011, Anny juga meyebutkan realisasi inflasi pada triwulan I-2011 sudah mencapai 6,48% (yoy), nilai tukar rupiah sebesar Rp 8.904/US$, harga minyak sudah mencapai US$ 104,5 per barel, dan lifting minyak sebesar 906 ribu barel per hari (bph).

(nia/dnl)