Kementerian Lembaga Beranggaran Besar Baru Serap 3,5%

Kementerian Lembaga Beranggaran Besar Baru Serap 3,5%

- detikFinance
Kamis, 14 Apr 2011 16:35 WIB
Kementerian Lembaga Beranggaran Besar Baru Serap 3,5%
Jakarta - Sepuluh Kementerian/Lembaga (K/L) beranggaran terbesar sepanjang triwulan I-2011 hanya menyerap rata-rata sekitar 3,5%. Realisasi ini termasuk rendah padahal proses anggaran sudah berjalan 3 bulan.

"Kami telah memanggil 10 kementerian yang terbesar, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan," kata  Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agus Suprijanto dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (14/4/2011).

Berdasar data Kemenkeu, lanjut Agus, kesepuluh kementerian ini mendapat belanja modal terbesar yaitu Rp 111,6 triliun atau 82% dari total anggaran belanja modal dalam APBN 2011 sebesar Rp 138 triliun. Kemudian 4 kementerian diantaranya sudah membelanjakan anggarannya melebihi 3,5%, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan dengan total Rp 3,9 triliun.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain yang 4 itu, belanja modalnya di bawah 3,5% bahkan masih ada yang di bawah 1%. Atas dasar itu, jika mereka lalai menyerap anggaran, maka dampaknya akan sangat signifikan," tegasnya.

Agus menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan penyerapan anggaran belanja modal tersebut adalah tender dan pelaksanaannya yang lambat terutama jika proyeknya merupakan proyek fisik sehingga pada tahap pertama, maksimal baru ada penyerapan uang muka, yang tidak lebih dari 5% dari nilai kontrak.

"Selain itu, ada beberapa masalah lain, antara lain dana pinjaman dan hibah luar negeri yang tidak sesuai usulan, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang perlu penyelesaian, izin proyek tahun jamak yang bermasalah, hingga pembebasan lahan yang berlarut-larut," pungkasnya.

(nia/hen)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads