Bangun Kereta Bandara, Menteri BUMN Koordinasi Dengan Menhub

Bangun Kereta Bandara, Menteri BUMN Koordinasi Dengan Menhub

Whery Enggo Prayogi - detikFinance
Jumat, 15 Apr 2011 15:34 WIB
Bangun Kereta Bandara, Menteri BUMN Koordinasi Dengan Menhub
Jakarta - Menteri BUMN, Mustafa Abubakar akan menggelar rapat dengan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi Rabu pekan depan. Akan ada pembahasan kesiapan perusahaan negara berpartisipasi pada proyek pembangunan jalur kereta Manggarai-Soekarno Hatta, Pluit Soekarno Hatta, serta under pass dan flyover jalan darat guna memudahkan aksesibilitas jalur kereta dalam kota.

"Rabu saya akan bertemu dengan Menhub untuk membahas hal ini. Memang ada arahan BUMN berpartisipasi untuk kereta api ke bandara," jelas Mustafa di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/4/2011).

Ia menerangkan, Kementerian BUMN hari ini menggelar rapat bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DKI untuk menjelaskan bentuk partisipasi BUMN dalam pengembangan infrastruktur darat daerah. Hasil pertemuan mencapai kata sepakat bahwa ada kerja sama antar lembaga guna mengembangkan infrastruktur di Ibukota.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi sudah disepakati, dengan PTKA. Ini dalam rangka peningkatan pelayanan hook line," ucapnya.

Secara garis besar, perusahaan plat merah siap berpartisipasi dalam 3 proyek Pemda DKI Jakarta. Pertama adalah proyek rel kereta api Manggarai-Tangerang-Bandara Soekarno Hatta. Selain PTKA, PT Angkasa Pura II juga akan ikut dalam proyek bernilai Rp 2,27 triliun ini.

"Bandara jalur kereta, juga bisa dengan Jasa Marga," ucapnya.

Proyek kedua, pembangunan under pass dan flyover jalan darat guna memudahkan aksesibilitas jalur kereta dalam kota. "Untuk Kereta Api Jakarta, ada titik pelintasan, kita bangun. Kita tawarkan Pemda DKI," tegasnya.

Proyek terakhir adalah pembangunan jalur kereta lingkar utara, yang menghubungkan wilayah Pluit hingga Bandara Soekarno Hatta.

"Harus ada terbosan, nanti akan keluar persetujuan, berupa Keppres," katanya.

Saat ditanyakan pendanaan dari ketiga proyek, Mustafa mengaku itu tidak menjadi soal. Segala opsi pembiayaan bisa dianggarkan dari internal BUMN, dengan memandukan APBN serta APBD, ataupun juga dari perusahaan daerah.

"Kita terbuka, kita juga bisa dengan swasta dalam bentuk PPP," pungkasnya.

(wep/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads