Pemerintah Santai Tanggapi Laporan IMF

Jakarta - Pemerintah menanggapi dengan santai peringatan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) mengenai adanya indikasi 'kepanasan' alias overheating ekonomi. Pasalnya, indikator yang digunakan IMF dalam menentukan indikasi tersebut tidak tepat.

Laporan World Economic Outlook yang dirilis IMF menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia termasuk ekonomi yang dianggap mulai overheating dengan indikator pertumbuhan Indonesia yang dianggap terlalu cepat, angka pengangguran yang dianggap terlalu rendah, dan inflasi yang tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Eddy Putra Irawadi menjelaskan indokator yang digunakan IMF tidaklah benar. Pasalnya, Dia menilai pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia tidaklah secepat yang diperkirakan lembaga tersebut.

"Perekonomian Indonesia dianggap tumbuh terlalu cepat, karena IMF membandingkannya dengan periode sebelum krisis global terakhir antara 2002-2007," ungkapnya dalam diskusi dengan wartawan di Hotel Jayakarta, Bandung, Minggu (17/4/2011).

Menurut Eddy dalam periode tersebut, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1%. Hal ini tidak cukup untuk mengurangi angka penganguran secara berkesinambungan.

Periode 2002-2007, lanjutnya, perekonomian Indonesia belum pulih sepenuhnya dari dampak krisis tahun 1997-1998. Potensi pertumbuhan sebenarnya lebih tepat digambarkan olah laju pertumbuhan tahun 1986-1996, yaitu di sekitar 6,8%. 

"Saat ini ekonomi kita masih tumbuh di bawah  6,8%. Jadi, belum kepanasan," tegasnya.

Eddy juga menyanggah jika IMF menyebutkan angka pengangguran yang rendah. Menurutnya, tingkat pengangguran yang terlalu rendah dapat menunjukkan ekonomi sudah tumbuh terlalu cepat. Eddy menyatakan IMF kembali memakai rata-rata 2002-2007 sebagai acuan.

Padahal pada periode itu tingkat pengangguran Indonesia bukan keadaan yang nomal dan cenderung naik, karena ekonomi kita belum pulih sepenuhnya dari dampak krisis 97/98. Rata-rata tingkat pengangguran 2002-2007 sekitar 9,8 %, yang terlalu tinggi bila dipakai sebagai acuan.

"Tingkat pengangguran dapat diturunkan ke kisaran 5-6% tanpa memicu inflasi yang berlebihan, misalnya karena permintaan kenaikan gaji," jelasnya.

Eddy menilai anggarapan IMF terkait inflasi Indonesia yang di atas 6% yang dianggap IMF sebagai tanda ekonomi Indonesia kepanasan karena sisi suplai (manufaktur) tidak dapat mengimbangi kenaikan permintaan merupakan pandangan yang tidak akurat.

Pasalnya, inflasi jangka panjang saat ini memang di kisaran 6%, tetapi bukan berarti menunjukkan ekonomi yang kepanasan. Kenaikan inflasi tersebut, lanjut Eddy, terutama disebabkan kenaikan harga pangan karena perubahan iklim yang ekstrim. Selain itu, inflasi non-food masih relatif terkendali, di kisaran 4%. Level ini pun masih di kisaran trend jangka panjang.

"Jadi bukan karena manufakturing kita tidak dapat mengimbangi kenaikan permintaan," tegasnya.

Dari data-data tersebut, lanjut Eddy, menunjukkan ekonomi Indonesia masih jauh dari kepanasan.

"Ada beberapa pendekatan IMF yang misleading.  Kita tetap harus mewaspadai klaim IMF, namun kita tidak perlu panik," tegasnya.

Untuk itu, Eddy menyatakan pemerinta Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, agar angka kemiskinan dan angka pengangguran dapat terus dikurangi. 

"Yang lebih penting lagi, agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan lebih merata lagi," katanya.

Selain itu, Eddy menilai tekanan inflasi tetap harus diwaspadai. Harga minyak dunia dan pangan menimbulkan ancaman tersendiri terhadap inflasi dalam negeri.

"Indonesia harus menurunkan trend inflasi jangka panjang yang ada. Untuk itu, perlu dukungan infrastruktur transprotasi yang baik, yang harus juga didukung oleh program untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan peningkatan produksi sumber energi atau diversiffikasi dalam negeri," pungkasnya.

(nia/dru)