Subsidi Pangan 2005 Rp 4,6 T

Jakarta - Panitia Kerja (Panja) Anggaran DPR memutuskan subsidi pangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005 sebesar Rp 4,6 triliun, atau lebih rendah dari usulan pemerintah sebesar Rp 4,7 triliun. Penurunan ini disebabkan berkurangnya jumlah kepala keluarga (KK) penerima subsidi pangan lewat program beras untuk rakyat miskin (raskin)."Kalau dalam APBN 2004 jumlah KK yang menerima sebanyak 8,5 juta, sedangkan untuk 2005 yang akan menerima 8,3 juta KK," kata Ketua Panja Anggaran, Arif Mudatsir Mandan, di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2004).Arif menjelaskan, setiap keluarga akan menerima raskin sebanyak 20 kilogram beras per bulan selama 12 bulan. Harga yang dipatok pemerintah sebesar Rp 3.360 per kilogram dan akan dijual oleh pemerintah Rp 1.000 per kilogram. Dengan demikian, pemerintah akan menanggung selisihnya sebesar Rp 2.360 per kilogram.Ditambahkan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini, berkurangnya jumlah KK penerima raskin karena berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, jumlah rakyat miskin terus berkurang, walaupun data itu berbeda dari satu instansi dan instansi lain.Ia menambahkan, dalam waktu dekat Panja Anggaran akan segera memutuskan subsidi untuk listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Diharapkan, subsidi pangan, listrik dan BBM bisa diselesaikan sebelum presiden menyampaikan nota keuangan.Pemerintah mengusulkan subsidi pada RAPBN 2005 sebesar Rp 35,09 triliun yang terdiri dari subsidi BBM Rp 22,075 triliun, subsidi pangan Rp 4,7 triliun, subsidi listrik Rp 3,550 triliun, subsidi bunga kredit program Rp 1,545 triliun, subsidi pupuk Rp 1,300 triliun, subsidi benih Rp 120 miliar dan subsidi bagi public service obligation (PSO) Rp 1,7 triliun.Khusus menyangkut subsidi PSO yang diperuntukkan bagi BUMN yang melayani kepentingan publik seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pos Indonesia, TVRI, Pelni dan lain-lain, DPR masih menginginkan adanya kelengkapan data, termasuk persiapan konkret dari BUMN yang akan menerima subsidi. Diharapkan, BUMN tersebut kemudian melakukan konsultasi dengan Komisi DPR bersangkutan agar bisa dimatangkan mengenai pola dan sistem subsidinya.Arif juga menambahkan, selain subsidi pangan yang diputuskan sebesar Rp 4,6 triliun, Panja Anggaran juga mengharapkan adanya pos sebesar Rp 1,2 triliun untuk menyangga stok pangan nasional sebanyak 350.000 ton yang akan dialokasikan di luar subsidi pangan. (ani/)