Pemerintah Lemah dan Lamban Hadapi Serbuan Barang China

Jakarta - Serbuan barang-barang impor dari China ke Indonesia sudah merajalela dan menekan industri dalam negeri. Pengusaha mengeluhkan lemahnya sikap pemerintah dalam menangani masalah ini.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin Indonesia, Natsir Mansyur mengatakan, pemerintah tak berani tegas dalam melakukan renegosiasi perjanjian perdagangan dengan China. Termasuk soal perdagangan bebas ASEAN-China atau ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area).

"Mendag (Menteri Perdagangan) kita susah, selama ini jawaban pemerintah normatif," kata Natsir dalam acara Polemik bertajuk 'Banjir Produk China Makin Gila' yang diadakan di rumah makan di kawasan Ckini, Jakarta, Sabtu (23/4/2011).

Menurut Natsir, pemerintah Indonesia harusnya tegas untuk merevisi perjanjian perdagangan Indonesia-China yang pernah dibuat di Yogyakarta. Karena buktinya saat ini Indonesia dirugikan dengan banjirnya barang dari China.

Seperti diketahui pertemuan Komisi Bersama atau Joint Commission Meeting (JMC) ke-10 di Yogyakarta 3 April 2010 lalu, antara Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan Menteri Perdagangan China Chen Deming membuahkan 7 kesepakatan terkait implementasi ACFTA.

Diantaranya, komitmen penguatan perdagangan kedua negara, sepakat melaksanakan implementasi ACFTA, mengupayakan keseimbangan neraca perdagangan, pembentukan kelompok kerja selama dua bulan kedua belah pihak, dukungan pendanaan kredit dan pinjaman lunak bagi sektor-sektor yang menjadi perhatian kedua pihak, mendukung pengembangan infrastruktur dan mendorong dialog bisnis sektor-sektor prioritas kedua negara.

Natsir mengungkapkan, kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi banjir barang impor dari China, terlalu memakan waktu, seperti safeguard. Pemerintah tidak memikirkan industri kecil yang terkena dampak langsung dari perdagangan bebas dengan China.

"Kalau safeguard itu ada proses, 3 bulan. Keburu industri pada tutup baru safeguard berjalan," ujarnya.

Natsir pesimistis dengan 'pertarungan' barang Indonesia dengan produk China. Menurutnya, produk Indonesia tidak akan menang dengan keadaan yang ada saat ini di Indonesia.

"Sepanjang itu head to head kita tidak mungkin menang dengan China karena manufakturnya jalan, hilirisasinya jalan, logistiknya murah, dan produksinya murah," tuturnya.

Indonesia pada 2010, lanjut Natsir, mengalami kerugian atau defisit perdagangan dengan China yang nilainya mencapai US$ 5,6 miliar.

(dnl/dnl)