RI Didesak Tolak Pemangkasan Tarif Impor Pertanian

Jakarta - Institute Global Justice (IGJ) mendesak pemerintah untuk menolak kesepakatan perundingan pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Juli mendatang. Keputusan perundingan itu bakal meminta Indonesia untuk memangkas tarif impor sejumlah produk pertaniannya, seperti diusulkan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa."Kerangka yang ada hingga saat ini masih banyak membawa kerangka yang diusulkan AS dan Uni Eropa. Mereka meminta kita memangkas tarif impor. Semua komoditas dipangkas lagi. Kalau itu disetujui, berarti kita harus memangkas semua tarif impor kita ke tingkat yang lebih rendah dari sebelumnya," kata Bonnie Setiawan, Direktur Eksekutif IGJ, dalam keterangan persnya di kantor IGJ, Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (11/6/2004).Bonnie mencontohkan, tarif impor beras yang selama ini sebesar 150 persen, jika ada pemangkasan tarif lagi, maka Indonesia hanya memiliki sekitar 69 persen. "Kalau itu kita setujui, maka kita hampir nggak punya lagi alat untuk menahan impor dari luar," katanya.Lebih lanjut, ia menambahkan, Indonesia memiliki usulan yang disebut dengan Special Product/Special Safeguard Mechanism (SP/SSM). "Kita ingin ada beberapa produk yang dikhususkan tidak mendapat pengurangan tarif. Kita juga ingin ada SSM yang menetapkan bahwa negara-negara yang melakukan tarifikasi punya hak untuk melakukan tarif pengamanan untuk melindungi produk pertaniannya dari derasnya impor yang mendadak," papar Bonnie.Ia mengakui, pemerintah saat ini memang tidak lagi memiliki hak untuk membuat keputusan dalam perundingan-perundingan. "Makanya jangan sampai pemerintah sekarang membuat komitmen dalam perundingan Juli nanti, karena mereka tidak punya hak. Pemerintah sekarang harusnya membuat semuanya status quo dulu," imbuh dia.Dengan tidak adanya kesepakatan pada Juli mendatang, lanjut Bonnie, maka perundingan hanya bisa dilakukan setelah tahun 2004. "Ini berarti kita punya waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri dengan posisi lebih kuat. Sekarang, Indonesia harus ngotot agar SP/SSM tidak boleh dikompromikan atau dikurangi," demikian Bonnie Setiawan. (ani/)