.webp)
Hal ini terkait Peraturan Menteri Perdagangan RI No 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang ketentuan ekspor rotan yang ditetapkan pada 11 Agustus 2009 yang merupakan revisi dari Permendag No 12/M-DAG/06/2005, akan berakhir masa berlakunya pada Oktober 2011.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia Lisman Sumardjani mengatakan Indonesia berpotensi kehilangan sekitar US$ 2,052 miliar jika kelebihan pasokan produksi rotan tidak dijual. Pada tahun 2011 ini saja konsumsi dalam negeri diperkirakan hanya sebesar 12.000 ton padahal produksinya rotan lestari di dalam negeri mencapai 696.000 ton.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Lisman, jika pelarangan penjualan rotan ke luar negeri diberlakukan, seharusnya pemerintah membeli rotan produksi dalam negeri. Lisman mengharapkan harga rotan yang dibeli pemerintah tetap mengacu pada harga ekspor yaitu sekitar US$ 2.800-3.000 per ton.
"Kami dari APRI setuju saja, tapi semua produk rotan dibeli pemerintah. Ya harusnya dibeli dengan harga ekspor," sindirnya.
Tiap tahun, lanjut Lisman, konsumsi rotan dalam negeri khususnya dari perajin rotan selalu menurun. Tahun 2010 konsumsi rotan mencapai 30.000 ribu ton, kemudian tahun 2011 konsumsi dalam negerinya diperkirakan turun menjadi 12.000."Turun karena tidak ada yang menggunakan rotan," ujarnya.
Lisman mengharapkan, pasar rotan dunia mengalami pertumbuhan dengan adanya ekspor rotan. Pada 2009 nilai ekspor rotan (bahan baku) mentah mencapai US$ 26,901 juta.
Seperti diketahui masalah ekspor bahan baku rotan terus menjadi polemik eksportir termasuk petani rotan dengan para perajin industri di dalam negeri. Masing-masing pihak berkilah terhadap kepentingannya masing-masing.
Pihak eksportir menganggap pelarangan ekspor rotan sangat merugikan karena penyerapan rotan di dalam negeri sangat terbatas sedangkan produksi tinggi. Sementara para perajin industri dalam negeri menuding langkah ekspor bahan baku rotan sama saja memberikan peluru ke pesaing industri rotan Indonesia seperti China, Vietnam dan lain-lain.
(hen/hen)
