DPR RI Akan Desak Pertamina Batalkan Penjualan Tanker

Jakarta - Komisi VIII DPR RI mengisyaratkan akan merekomendasikan PT Pertamina (Persero) untuk membatalkan rencana penjualan tanker raksasa (Very Large Crude Carrier/VLCC). Alasannya, berdasarkan kajian dan temuan Panitia Kerja Komisi VIII soal tanker dalam kunjungannya ke Hongkong dan Korea Selatan, disimpulkan pemasaran tanker double hulk ke depan sangat prospektif karena spesifikasi tanker yang dimiliki Pertamina sesuai dengan kebutuhan tanker dunia yang sangat tinggi. Namun demikian rekomendasi penolakan penjualan itu tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi VIII DPR RI."Hasil kunjungan kami ke Hongkong dan Korea Selatan menyimpulkan pemasaran tanker dunia ke depannya cukup bagus. Apalagi spesifikasi yang dimiliki tanker Pertamina sesuai dengan kebutuhan dunia. Masukan ini kami dapatkan setelah bertemu dengan konsultan Goldman Sach, pembuat tanker Hyundai Heavy Industries dan lembaga independen American Bureau City. Jadi kami anggota tim Panja menyatakan keberatan kami kalau tanker Pertamina dijual," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Irwan Prayitno kepada detikcom di Jakarta, Senin (14/6/2004).Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI Djusril Djusan yang ikut serta ke Hongkong dan Korsel saat dihubungi detikcom secara terpisah. Menurutnya dari kunjungan DPR ditemukan temuan baru yang selama ini informasinya tidak transparan. Misalnya saja mulai Juli 2004, kapal single hulk dilarang beroperasi. "Jadi yang boleh beroperasi hanya double hulk seperti yang dimiliki Pertamina. Kalau begitu buat apa dijual," ujarnya.Selain itu, lanjut Djusril, DPR juga mendapatkan informasi bahwa Pertamina ternyata memiliki operator tanker sendiri. Padahal selama ini dikatakan Pertamina harus membayar operator asing bila memiliki tanker sendiri sehingga akan menelan biaya tinggi. "Selain itu, ternyata yang mendesain tanker itu orang Indonesia sendiri. Dan hingga kini tercatat sebagai tanker tercanggih. Jadi saya minta Pertamina batalkan rencana penjualan tanker. Nah, informasi-informasi ini lah yang tidak kami dapat selama ini," kata Djusril.Irwan juga menambahkan, dari penuturan Hyundai juga didapat informasi harga pembuatan tanker saat ini melonjak tajam. Dengan demikian Pertamina bisa mendapatkan keuntungan karena mendapatkan harga yang rendah saat memesan tanker tersebut. "Jadi rekomendasi panja akan segera dibahas di tingkat Komisi VIII DPR RI. Disitu baru akan disimpulkan apa rekomendasi terakhir kami," tukasnya. Menurut rencana pada pekan ini Komisi VIII akan memanggil sejumlah pihak terkait, seperti Direksi Pertamina, Serikat Pekerja Pertamina, operator tanker, dan pihak terkait lainnya. Mengenai keuangan Pertamina yang dikabarkan tak memungkinkan untuk membayar dua VLCC tersebut, menurut Irwan, hal tersebut akan mudah dicari jalan keluarnya. "Selama ini Panja juga berhasil membantu cashflow Pertamina agar tidak berdarah-darah, misalnya dengan meminta pemerintah membayar utang sebesar Rp 2,7 triliun atau dengan mengganti mekanisme pembayaran subsidi. Jadi tidak akan ada masalah. Kita akan cari jalan keluar, misalnya mencari dana dari pemerintah atau dengan cara yang lain. Ini akan kita bahas secara mendalam. Yang pasti tanker itu sangat bagus dan Pertamina sebagai persero bisa mengeruk keuntungan dari tanker itu," papar Irwan.Berkaitan dengan kepergian sejumlah anggota DPR yang melakukan kunjungan ke Hongkong dan Korea Selatan yang terkesan rahasia, menurut Irwan, hal itu merupakan rencana DPR. Pasalnya paparan soal tanker dari jajaran direksi Pertamina lama dan baru dianggap belum memuaskan. Dengan demikian DPR merasa kunjungan ke lapangan untuk mendapatkan paparan langsung dari pihak pertama lebih efektif. Sedangkan menurut Djusril, 32 orang anggota Komisi VIII yang berangkat ke kedua negara tersebut merupakan keputusan dari fraksinya masing-masing. "Jadi keputusannya ada di fraksi. Kita tidak tahu menahu siapa saja yang berangkat atau tidak," tukasnya. Sebagaimana diberitakan Harian Kompas sebelumnya, sejumlah anggota DPR berkunjungan ke Hongkong dan Korsel berkaitan dengan rencana penjualan tanker raksasa milik Pertamina. Menurut juru bicara Pertamina Mochamad Harun dalam rilisnya, seluruh biaya yang keluar berkaitan dengan perjalanan itu merupakan beban negara yang ditanggung oleh Komisi VIII DPR. Kunjungan itu bertujuan agar DPR mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang rencana penjualan tanker Pertamina. (nit/)