Sri Mulyani Siap Bawa Perubahan Ekonomi di Timur Tengah

Jakarta - Sejak diangkat menjadi Managing Director Bank Dunia, mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani tidak akan menyangka pengalamannya sebagai reformis di zaman Presiden Soeharto bisa berguna. Salah satunya untuk membawa perubahan ekonomi di Timur Tengah pasca reformasi.

Dalam tugasnya sebagai Managing Director Bank Dunia, Sri Mulyani bertanggung jawab untuk daerah-daerah Timur Tengah dan Afrika Utara yang saat ini sedang bergejolak, dan mengarah kepada perubahan besar sejak terjadinya revolusi di Tunisia akhir tahun lalu.

Sebanyak 15 dari 17 negara yang menjadi klien Bank Dunia di daerah tersebut sedang dalam berada dalam kekacauan. Bahkan di Libya dan Yaman, perang sipil sedang berlangsung.

Ketika hawa kekacauan mulai terasa, Sri Mulyani, langsung mengidentifikasi peristiwa ini mirip dengan dengan peristiwa lampau di negaranya sendiri, saat masyarakat mulai bangkit melawan pemerintahan Presiden Suharto di tahun 1998.

"Peristiwa ini mirip dengan Indonesia. Kita melihat adanya potensi ekonomi yang melaju tidak sejalan dengan pertumbuhannya, dalam hal ini (di Timur Tengah) di sektor minyak," katanya seperti dikutip dari Dailymail, Sabtu (30/4/2011).

"Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Kebijakan ini menjadi barang ekslusif khusu bagi orang-orang atas (pemerintah). Mereka tumbuh diperintah kroni kapitalisme sehingga memupuk kebencian," jelasnya.

Ia melihat salah satu kemiripan yang terjadi antara Mesir dan Indonesia adalah saat para kaum terpelajar menguasai perempatan Tahrir di pusat kota dan menjalar ke kota-kota lainnya, ini hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia saat protes terhadap rezim Soeharto terjadi di tahun 1998.

Pada waktu itu Sri Mulyani menjadi 'makanan bagi media' dan menjadi penyuara terbesar terhadap perubahan dan revolusi di Indoensia. Sebelum akhirnya ia menduduki posisi sebagai Menteri Keuangan RI.

Menurutnya, dengan adanya revolusi tersebut maka terjadi juga perubahan kebijakan ekonomi yang sangat fenomenal namun memang diperlukan.

"Kami (Indonesia) sekarang punya undang-undang anti korupsi, persaingan usaha dan anti monopoli serta undang-undang pailit sebuah bank," jelasnya.

Butuh waktu sekitar satu setengah tahun untuk menggulingkan kekuasaan Soeharto. Pada waktu itu, Soeharto bisa lengser karena ekonomi Indonesia sudah sangat kolaps sehingga ada alasan yang tepat.

Ia mengatakan, untuk sebuah reformasi di Tunisia, Mesir serta Afrika Utara dan Timur Tengah mungkin tak semudah di Indonesia karena kondisinya belum terlalu mengkhawatirkan seperti Indonesia waktu itu.

"Momentum perubahannya tidak bisa seradikal di Indonesia. Tunisia dan Mesir perlu merancang masa transisi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Ia menyadari, Bank Dunia perlu banyak belajar dari kelakuan pemimpin yang tak bermoral menjarah kekayaan nasional untuk kepentingan kroni serta keluarganya.

"Kami banyak melihat dan belajar dari pengalaman ini. Korupsi benar-benar musuh masyarakat, terutama kaum miskin dan itulah mengapa tata kelola yang baik menjadi salah satu prinsip yang penting di Bank Dunia," ungkapnya.

"Berhubungan dengan negara yang tidak bisa menunjukkan tata kelola yang baik, sudah pasti memberikan keterbatasan bagi Bank Dunia beroperasi di tempat tersebut," tambahnya.

Meski demikian, Sri Mulyani optimistis bisa membawa perubahan baru yang dinamis di perekonomian Timur Tengah. Salah satunya dengan meninggalkan model 'pertumbuhan tinggi tapi gagal membuka lapangan kerja'

Dalam pandangannya, perlu cetak biru yang inklusif dan juga mengakui kekurangan atas diskriminasi terhadap gender, kaum minoritas dan kedaerahan.

(ang/ang)