.webp)
Sejak dimulai oleh 35 orang, pukul 15.00 WITA, Kamis (5/5/2011), kini tinggal menyisakan 16 warga. Sebagian lain pingsan dan menjalani perawatan di tiga pusat kesehatan dekat area tambang. Beberapa orang dipulangkan dengan alasan kesehatan.
Diantara mereka yang masih bertahan, dua orang memaksa melanjutkan aksi masih dengan selang infus melekat di lengan. Dua orang itu, Sakaruddin dan Abdul Malik pingsan pukul 13.00 WITA, namun menolak dirawat di puskesmas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Massa membangun tenda di lokasi parkir bekas kantor community relation NNT, yang bersebelahan dengan pelabuhan khusus pengapalan konsentrat Newmont. Polisi hanya memberi izin aksi dilakukan dalam area dengan pagar kawat keliling setinggi dua meter itu.
Warga yang mogok makan terlihat hanya tidur meringkuk beralas terpal, tanpa aktivitas. Mereka terlihat lemas. Siang tadi mereka menjalani shalat dzuhur berjamaah di lokasi aksi.
Satu ambulans bersiaga di lokasi aksi. Satu regu aparat satuan Polisi Pamong Praja Sumbawa Barat juga siaga di dekat massa. Tak terlihat penjagaan ketat dari aparat Brimob Polda NTB, seperti Rabu kemarin saat aksi dimulai.
Kamis siang, enam anggota DPRD Sumbawa Barat dipimpin Amiruddin Embeng dan Fud Syaifuddin datang memberi dukungan moral pada massa aksi.
''Aksi mogok makan ini menandakan warga Sumbawa Barat serius berjuang menuntut haknya agar pembelian 7% divestasi saham Newmont diserahkan ke daerah,'' kata Fud.
Embeng menyoroti soal langkah manajemen NNT menghentikan sejumlah proyek insrastruktur yang dibiayai anggaran corporate social responsibility (CSR) perseroan. Sumbawa Barat tahun 2011 memperoleh Rp 144 miliar.
Dana CSR itu bersumber dari selisih pembayaran 24% divestasi saham NNT, yang telah dimiliki pemerintah daerah sejak Maret 2010 dengan menggandeng Multicapital, anak usaha Bumi Resources milik Grup Bakrie.
''Penghentian proyek infrastruktur ini bagi kami adalah cara Newmont merespon tuntutan masyarakat Sumbawa Barat yang ingin divestasi saham diserahkan ke daerah,'' kata Embeng.
Menurut politisi PPP ini, penghentian proyek infrastruktur itu bisa membuat konflik antar warga Sumbawa Barat, mengingat proyek infrastruktur di daerah lingkar tambang masih berlanjut.
Menaggapi aksi yang terus terjadi di area tambang, Manajer Humas NNT, Kasan Mulyono menyatakan, manajemen memahami ada keinginan Bupati KSB untuk mendapatkan saham divestasi terakhir NNT dengan melakukan berbagai upaya dalam bentuk aksi dan surat-surat yang ditujukan kepada perseroan.
''Tapi menurut kami, keinginan-keinginan tersebut sebaiknya ditujukan langsung kepada Pemerintah, bukan kepada NNT,'' kata Kasan melalui pesan pendek pada wartawan, Kamis siang.
Soal penghentian proyek infrastruktur, saat ini kata Kasan memang dihentikan sementara, karena tenaga community develovment NNT tengah konsentrasi pada proyek lain.
Selain menuntut divestasi saham, aksi mogok makan warga Sumbawa Barat, juga menuntut Newmont mematuhi Perda Sumbawa Barat No 1/2010.
Perda No 1/2010 itu tentang komisi kegiatan pertambangan, yang memungkinkan Pemda Sumbawa Barat memungut komisi pertambangan pada Newmont setidaknya Rp 250 miliar setahun.
(ang/ang)
