Pengusaha RI Tak Mampu Manfaatkan Perkembangan Ekonomi Dunia

Jakarta - Ketua Umum Kadin Indonesia Mohamad S. Hidayat mengakui hingga saat ini baik pengusaha maupun pemerintah belum mampu mengambil manfaat yang cukup besar dari perkembangan ekonomi dunia. Hal tersebut terlihat dari laju pertumbuhan ekonom Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang hanya berkisar 3,5 sampai 4,5 persen per tahun. Ketidakberhasilan Indonesia dalam memetik manfaat perkembangan ekonomi dunia itu umumnya disebabkan permasalahan politik dalam negeri, kelembagaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi ekonomi nasional, baik internal maupun eksternal. Hidayat menyampaikan hal itu saat membuka Munas VI HIPPI di Hotel Milenium, Jakarta, Rabu (16/6/2004). Sebelumnya Hidayat memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2004 lebih dari 4 persen. Mesin pertumbuhannya adalah Cina, Amerika Serikat, ASEAN dan Asia Timur. Namun demikian menurutnya, pasca Pemilu 2004 alasan-alasan yang menyebabkan ekonomi nasional belum pulih lagi dan tidak bisa mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak bisa lagi dibebankan semata-mata pada permasalahan yang dihadapi sejak krisis. Untuk itu ke depan diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa membuka peluang dan kesempatan kerja yang luas, mengurangi tingkat kemiskinan dan berlangsungnya pembangunan daerah di seluruh Indonesia. "Ekonomi Indonesia harus memiliki daya saing yang cukup tinggi," tukasnya. Indonesia sendiri pada dasarnya menghadapi dua masalah besar. Pertama, belum bangkitnya Indonesia dari krisis sejak 7 tahun yang lalu. Kedua, kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan produk-produk dari luar negeri. Untuk kedua masalah itu, mau tak mau, Indonesia dihadapkan pada perdagangan bebas, liberalisasi perdagangan, perdagangan global yang semakin gencar dihadapi negara-negara maju dan WTO. Untuk itu Hidayat mengimbau kalangan usaha meningkatkan kemampuannya agar lebih normatif, termasuk memanfaatkan tekonologi informasi. Selain itu juga diperlukan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung perkembangan produk yang memiliki daya saing tinggi. Menurut perkiraan sementara, selama 10 tahun mendatang dibutuhkan biaya US$ 150 miliar atau Rp 15 miliar per tahun untuk membangun prasarana jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan sejumlah saran publik. Disamping itu pemerintah dituntut lebih serius dalam bersinergi dalam dunia usaha, terutama dalam merumuskan strategi kebijakan dan langkah-langkah yang mendukung pengembangan lapangan ekonomi. "Dari sisi pengusaha sendiri, kita tak mungkin lagi minta proteksi dari pemerintah yang berlebihan atau tidak wajar karena disamping biayanya tinggi, kita sendiri dihadapkan pada sistem internasional, seperti WTO, ASEAN dan APEC," katanya. (nit/)