Petani Apel Mangkel Tak Dapat Perhatian Pemerintah

Malang - Petani apel Kota Batu Malang merasa kesal karena tak mendapat perhatian pemerintah dalam mengelola pertanian Apel Malang. Padahal Apel Malang sejak lama sudah menjadi ikon Kota Malang.

Sebut saja Suparji, petani apel asal Binangun, Bumaji Batu, Malang yang kurang lebih memiliki 1 hektar lahan apel. Kini ia merasa benar-benar tak mendapatkan perhatian pemerintah, misalnya dalam hal penyuluhan perkebunan apel dan bantuan subsidi pupuk maupun pestisida.

Menurutnya, saat ini para petani apel benar-benar berjalan sendiri tanpa pendampingan dinas pertanian. Padahal ia dan teman-temannya harus berjuang melawan cuaca ekstrem yang telah membuat rontok produksi Apel Malang yang nan tersohor itu.

Ia menuturkan untuk menghadapi cuaca ekstrem saat ini mau tidak mau ia harus banyak mengeluarkan biaya untuk penyemprotan anti hama. Namun kata dia, harga obat anti hama setiap saat terus naik karena umumnya banyak diimpor.

"Sekarang ini biaya produksi apel setengah hektar Rp 15 juta, kalau satu hektar Rp 30 juta. Itu untuk biaya obat, karyawan, biaya obat paling banyak," katanya kepada detikFinance, Minggu (15/5/2011).

Menurutnya sebagai petani apel yang sudah berkecimpung puluhan tahun, sampai saat ini uluran tangan pemerintah daerah kepada para petani apel tak pernah terlihat. Padahal kata dia, risiko petani apel sangat tinggi, jika dalam setahun dua kali gagal panen karena diserang hama dan tak berproduksi maka hampir dipastikan modal para petani raib seluruhnya.

"Kita ingin bagaimana pemerintah memperhatikan dalam hal pembinaan, subsidi pupuk, dan biaya pengobatan yang bisa terjangkau," katanya.

Saat ini kata dia harga pestisida yang harus ditanggung petani sangat tinggi yaitu berkisar Rp 70.000-90.000 per Kg. Padahal beberapa tahun lalu harganya masih dibawah Rp 20.000 per Kg.

Menurut Suparji, pihak dinas pertanian setempat selalu menghimbau agar pengembangan buah Apel Malang berbasis non pestisida. Dengan kata lain petani diarahkan untuk mengembangkan perkebunan organik namun disisi lain tak ada uluran tangan yang nyata dari pemerintah.

"Saya mau diajak organik tapi alam bebas nggak bisa, kecuali kalau green house bisa. Kalau bicara peran dinas pertanian, saya sebagai petani mangkel," ketusnya.

Suparji yang mengaku berkecimpung berkebun apel sejak kelas 4 SD ini menjalankan produksi apel melalui otodidak tanpa binaan pemerintah. Dalam urusan penanganan hama dan cuaca ekstrem, ia belajar sendiri tanpa dukungan dinas pertanian, yang menurutnya hanya mengerti dibidang pembibitan saja.

"Sekarang ini dinas pertanian nggak ada fungsinya," katanya.

Selain itu, lanjut Suparji, campur tangan pemerintah daerah dalam pemasaran produksi Apel Malang masih nihil. Untuk urusan penjualan, petani masih tergantung pada pengumpul atau tengkulak karena tak ada koperasi yang mewadahi.

"Petani berat mas, kalau bicara pemerintah nggak bisa diandalkan. Petani masih bergantung penjualan, masih tergantung tengkulak. Saya ini mangkel ibarat punya orang tua (pemerintah) nggak diperhatikan," katanya.

(hen/qom)