'Bohong, Jika Pertamina Tak Biayai DPR ke Korsel'

Jakarta - Bantahan PT Pertamina (Persero) atas nota internal untuk memfasilitasi anggota Komisi VIII DPR RI ke Hongkong dan Korea Selatan (Korsel) dinilai sebagai bentuk kebohongan publik. Pasalnya sudah menjadi kebiasaan di Pertamina, setiap tamu yang berkepentingan dengan pihaknya diberi pelayanan yang memuaskan. Apalagi dari nota internal, jelas terlihat seluruh pembiayaan dibebankan pada rekeining direksi."Saya yakin semua difasilitasi, selama ini setiap ada tamu pasti di-service Pertamina. BPKP saja yang mau mengaudit perusahaan diberi pelayanan, apalagi anggota DPR yang mau ke Korsel untuk melihat tanker. Jadi bantahan itu bohong ," ujar Ketua Umum Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI), Otto Geo Diwara, ketika dihubungi, Jumat (18/6/2004).Sebelumnya dari salinan nota dari General Manager Komersial dan Charter Pertamina yang ditujukan kepada General Manager Operasi Perkapalan Pertamina tanggal 7 Juni 2004 yang diperoleh detikcom, diketahui adanya permintaan pembiayaan yang dibebankan ke rekening direksi Pertamina untuk transportasi, akomodasi, rekreasi serta penyewaan mobil yang akan digunakan anggota DPR untuk program bebas. Meski demikian Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi tetap membantah pihaknya mengeluarkan dana untuk anggota DPR ke Hongkong dan Korsel. Dengan demikian tidak perlu ada tagihan utang yang akan dikirimkan ke DPR di kemudian hari.Hal tersebut bertentangan dengan perkataan anggota Komisi VIII DPR RI Djusril Djusan yang ikut dalam rombongan. Ia mengatakan DPR terpaksa utang dulu ke Pertamina untuk biaya selama berada di kedua negara itu dan akan diganti belakangan. Hal senada juga dikatakan anggota Komisi VIII DPR lainnya Zaenal Arifin. "Kita memang pinjam dulu dana pihak ketiga," katanya kemarin.Sebagaimana diketahui Pertamina berencana menjual dua tanker raksasanya (Very Large Crude Carrier) yang saat ini masih dirakit Hyundai Heavy Industries di Korsel. Kandidat pemenangnya jatuh pada perusahaan asing Frontline Ltd yang akan membelinya dengan harga US$ 184 juta. Sejumlah pihak menolak rencana Pertamina itu karena tanker tersebut akan memberi keuntungan US$ 19.515 per hari bagi perseroan. Di tengah kontroversi itu 16 anggota Komisi VIII DPR RI yang membawahi bidang energi, pertambangan dan migas, melakukan kunjungan ke Korsel dan Hongkong atas biaya Pertamina. Ironisnya, dalam kunjungan tersebut terselip acara city tour. (nit/)