Terkait Tanker, SP Pertamina Tuntut Direksi Mundur

Jakarta - Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) akan menghadap Presiden Megawati Sukarnoputri untuk menuntut pemecatan jajaran direksi PT Pertamina (Persero) terkait dengan rencana penjualan tanker (Very Large Crude Carrier). Desakan itu dilakukan karena terciumnya grand scenario yang bisa merugikan negara. SPPSI mencurigai pernyatan Pertamina tak punya uang merupakan alasan yang mengada-ada untuk melegalkan rencana penjualan dua VLCC tersebut karena seiring dengan itu gaji direksi malahan naik. "Kita akan ultimatum untuk menurunkan direksi Pertamina kalau rencana penjualan tanker tetap dilaksanakan. Kita akan sampaikan hal ini pada presiden. Indikasi adanya deal-deal yang menguntungkan pihak-pihak tertentu sudah sangat jelas," ujar Ketua Umum SPPSI Otto Geo Diwara ketika dihubungi, Jumat (18/6/2004).Otto menegaskan, pihak SPSSI akan all out agar rencana penjualan dibatalkan. Penjualan, katanya, hanya akan merugikan negara, khususnya Pertamina. "Rekomendasi konsultan Japan Marine kan sudah jelas, punya tanker sendiri akan menguntungkan. Apalagi yang dimiliki Pertamina itu jenis tanker double hull yang sesuai dengan standarisasi dunia. Kalau tetap dijual ujung-ujungnya negara juga yang rugi, karena akan membebankan APBN akibat mahalnya biaya transportasi jika menyewa," tegas Otto.Disinggung mengenai neraca keuangan perusahaan yang ' mandi darah' sehingga tak mampu membiayai tanker, menurut Otto hanya alasan belaka. Pasalnya jika obligasi senilai US$ 500 juta yang semula hendak digunakan untuk pembiayaan tanker tidak dibatalkan oleh direksi baru, sebetulnya masalah keuangan tidak menjadi alasan utama. "Jadi ini grand scenarionya, membatalkan obligasi dulu baru menjual tanker belakangan," tukasnya. Sebelumnya, saat Baihaki Hakim menjabat sebagai Dirut Pertamina, PT Pertamina Tongkang menerbitkan obligasi senilai US$ 500 juta untuk armada tanker. Diharapkan hal itu dapat menguntungkan perusahaan dan memangkas biaya tinggi. Sebab selama ini, kata Baihaki saat itu, dengan menyewa tanker Pertamina akan didikte pasar yang menetapkan harga sewa seenaknya. Selain itu, dengan memiliki tanker sendiri Baihaki optimis dapat menumpas korupsi yang merugikan korporasi secara finansial. Obligasi itu sendiri mendapat peringkat AA dari lembaga pemeringkat Pefindo. Namun manajeman baru membatalkan penerbitan obligasi tersebut karena tanker bukanlah bisnis inti perseroan.IntimidasiPada kesempatan yang sama, Otto juga mengatakan dirinya sering mendapatkan intimidasi akibat kekritisannya menolak penjualan tanker. Intimidasi itu diantaranya berupa ancaman pemecatan dan mutasi ke daerah-daerah marginal. "Intimidasi sering saya rasakan, dari mulai dipanggil berbagai pihak, ancaman pemecatan, hingga pemutasian," ujarnya. Untuk itu, kata Otto, pihak SPPSI akan merapatkan barisan untuk tetap menolak penjualan tanker tersebut. (nit/)