Pemerintah Ngutang Terus, DPR Harus Bertindak

Jakarta - Utang pemerintah tak kian surut dan malah akan terus bertambah. DPR diminta untuk mengawasi ketat agar utang pemerintah tidak terus membengkak tiap tahunnya.

Hal ini disampaikan oleh Pengamat Ekonomi Dradjad Wibowo kepada detikFinance, Kamis (26/5/2011).

"Kalau soal utang, sebaiknya Komisi XI tidak tergoda oleh keinginan Kemenkeu untuk kembali mengutamakan pinjaman luar negeri (PLN) baik multilateral maupun bilateral," ujar Dradjad.

Kementerian Keuangan berniat untuk menambah utang luar negeri guna membiayai defisit anggaran dengan alasan bunga yang rendah. Padahal, dia menilai bunga rendah itu merupakan keuntungan yang semu mengingat beratnya persyaratan yang diberikan pihak luar negeri atas utang yang diberikan ke Indonesia.

"Di Kemenkeu ada keinginan untuk menggenjot lagi pinjaman luar negeri dengan alasan bunganya lebih murah dari obligasi negara. Argumen bunga murah itu ilusi. Memang secara finansial seolah-olah lebih murah. Tapi pinjaman (terutama dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan ADB) seringkali mengandung persyaratan yang tidak masuk akal," tutur Dradjad.

Karena itu Dradjad meminta agar DPR bisa menekan jumlah utang luar negeri pemerintah dengan mengurangi defisit anggaran melalui efisiensi, realokasi belanja, dan mengurangi kebocoran perpajakan.

"Kebutuhan utang secara nominal sebaiknya diturunkan terus. Komisi XI bisa memasang target, misalkan di 2012 maksimal Rp 100 triliun, lalu turun Rp 75 triliun di 2013 dan seterusnya. Untuk itu defisit harus ditekan serendah mungkin melalui efisiensi dan realokasi belanja negara dan mengurangi kebocoran perpajakan," ujarnya.

Total utang pemerintah Indonesia hingga April 2011 mencapai Rp 1.697,44 triliun. Dalam sebulan utang pemerintah naik Rp 2,81 triliun dibanding Maret 2011 yang mencapai Rp 1.694,63 triliun.

Namun jika dibandingkan dengan jumlah utang di Desember 2010 yang sebesar Rp 1.676,85 triliun, jumlah utang di April 2011 bertambah Rp 20,59 triliun.

(nia/dnl)