.webp)
Penguasaan pemda Sumbawa Barat terhadap 24% saham Newmont melalui konsorsium dengan Grup Bakrie yang berakhir pada gadai saham kepada pihak asing menjadi catatan bagi JK.
"Karena tak ada guna karena ke asing juga," kata JK saat ditemui di kediamannya, Jl Brawijaya, Jakarta, Senin malam (6/6/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena posisi menteri keuangan sudah bagus biar saja, saya sudah bilang. Saya bilang sama Agus, saya setuju keputusannya," katanya.
Alasannya sederhana saja, sejak awal ia termasuk yang mendorong agar pemerintah pusat membeli saham divestasi Newmont termasuk yang 24%. Jika pemerintah pusat yang membeli saham Newmont maka hasil pendapatannya bisa kembali ke daerah melalui DAK dan DAU.
"Dahulu padahal saya siapkan Aneka Tambang beli, sisanya kasih ke daerah sebagiannya," katanya.
"Saya waktu saya minta kepada menteri BUMN, menteri BUMN Aneka Tambang beli, tetapi setelah saya keluar beda (hasilnya)," katanya.
Dikatakannya jika divestasi saham Newmont diberikan semuanya ke daerah maka pemerintah pusat tak memiliki pemasukan tambahan dari Newmont terutama untuk memberikan DAU dan DAK ke daerah. Justru menurut JK, jika ini terjadi akan menyebabkan ketimpangan antar daerah.
"Di negeri ini, kalau semua daerah yang miliki resources (menguasai), akhirnya pusat dapat apa," katanya.
Namun terlepas dari itu semua, adanya keterlibatan swasta masuk melalui konsorsium dengan daerah dalam pembelian divestasi Newmont, tak bisa disalahkan. Menurut JK, dari kacamata pengusaha, pihak swasta tentunya akan selalu mencari peluang.
"Itu sebenarnya bukannya Ical yang tepat, namanya pengusaha pasti, siapa yang menyetujui persoalannya, yang setuju siapa, Ani (Sri Mulyani) tak setuju, yang setuju pada waktu itu Hatta," katanya.
(hen/qom)
