Sofjan menyatakan selama ini sedikit sekali anggaran di pemerintah pusat maupun daerah yang digunakan untuk pembangunan. Sofjan yang juga Dewan Pengurus Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menuturkan anggaran pembangunan habis untuk belanja rutin pemerintahan.
"Anggaran pembangunan di pusat dan daerah tidak cukup. Di pusat, nggak lebih 8-10%. Di daerah 10-15%, 85% habis untuk belanja," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak peraturan yang justru memperlambat investasi sehingga hasil maksimal belum kita capai terutama perda yang masih buat high cost economy. Pemda juga belum menyelesaikan masalah tata ruang. Ini menandakan masih banyak yang tidak bisa kelola," tegasnya.
Dengan demikian, Sofjan menilai pemerintah perlu menghentikan program pemekaran wilayah karena masih banyak daerah yang tidak mampu mengelola daerahnya dengan baik.
"Pemerintah seharusnya menstop pemekaran, karena menghabiskan anggaran dan setelah itu mereka tidak mampu mengemban tanggung jawab. Sebagian otonomi belum terlaksana," tegasnya.
Tidak berjalannya otonomi daerah dengan baik, lanjut Sofjan, disebabkan adanya hubungan tidak baik antara pemerintah baik pusat dengan DPR, maupun daerah dengan DPRD. Untuk itu, Sofjan menyatakan otonomi daerah tersebut perlu dinilai kembali dalam 10 tahun pelaksanaannya ini.
"Masih ada masalah pusat dengan DPR, pemda dan DPRD, yang banyak menghambat daripada membantu. Kita banyak menghabiskan waktu dengan politik," ujarnya.
(nia/hen)
