Kwik: Kebijakan Ekonomi Mega-Hasyim Tak Realistis

Jakarta - Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie, menilai kebijakan yang disampaikan tim ekonomi pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi, khususnya mengenai utang, tidak realistis.Tim ekonomi Mega-Hasyim menargetkan selama periode 2005-2009, rasio utang pemerintah, baik dalam maupun luar negeri, terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata 32,8 persen atau turun drastis dari posisi tahun 2003 yang rasionya masih 71,3 persen dari PDB.Pasalnya, menurut Kwik, untuk mengurangi utang hingga ke angka tersebut sangat sulit dilakukan. "Saya sendiri belum melakukan hitung-hitungan, tapi rasanya sih tidak realistis karena untuk menurunkan utang itu tidak mudah," kata Kwik saat menjadi panelis dalam seminar "Platform Kebijakan Ekonomi Capres" di Hotel Midplaza, Jakarta, Senin (21/6/2004).Kondisi tersebut, menurut dia, dapat dilihat dari posisi obligasi rekap yang jumlah pokoknya saja mencapai Rp 340 triliun, dengan bunga Rp 600 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus membengkak, mengingat pada tahun 2004 pemerintah juga mengeluarkan obligasi dalam dan luar negeri sebesar Rp 2,5 triliun dan tahun 2005 diperkirakan obligasi yang akan diterbitkan mencapai Rp 40 triliun.Oleh karena itu, menteri dari PDIP ini menilai sangat mustahil jika utang dalam dan luar negeri bisa diturunkan hingga rata-rata 32,8 persen dari PDB pada tahun 2009 mendatang. Pasalnya, untuk tidak terlibat dengan Consultative Group on Indonesia (CGI) juga tidak mungkin karena banyak sekali proposal-proposal yang disampaikan menteri dalam bentuk kredit ekspor untuk mendanai proyek di masing-masing departemen.Di sisi lain, lembaga keuangan internasional juga munafik karena mereka menetpakan syarat-syarat yang ketat namun mereka juga tiadk bias menerima jika pemerintah membatalkan utang=utangnya.Pada kesempatan itu, panelis lainnya Arsyad Anwar juga menegaskan, dalam perkembangannya utang pemerintah, khususnya utang luar negeri di luar pinjaman Dana Moneter Internasional (IMF), tidak penah mengalami penurunan, tapi justru meningkat dari US$ 51 miliar pada Desember 1997 menjadi US$ 71 miliar pada Maret 2004.Karena itu, menurut dia, sulit untuk menurunkan rasio utang secara drastis untuk waktu-waktu mendatang, karena meski rasionya berkurang dan rupiah menguat, di sisi lain jumlah PDB justru mengalami peningkatan yang besar."Jadi mau tidak mau tentu saja rasio utangnya jadi turun. Saya khawatir ke depan jangan-jangan pinjaman luar negeri malah tidak bisa diturunkan," kata dosen Fakultas Ekonomi UI ini.Sebelumnya, tim ekonomi pasangan Mega-Hasyim menyampaikan target indikator ekonomi pasangan tersebut untuk periode 2005-2009, dimana selain rasio utang, pertumbuhan ekonomi diperkirakan rata-rata 6,8 persen, inflasi rata-rata 4,8 persen, nilai tukar rupiah Rp 9.500 per dolar, defisit anggaran pada tahun 2006 nol persen, angka kemiskinan turun menjadi 10 persen dari 17,42 persen pada tahun 2003 dan pengangguran terbuka turun dari 9,5 juta pada tahun 2003 menjadi 7,1 juta pada periode 2005-2009.Sementara, tim ekonomi pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar yang diwakili La Ode Kamaluddin dan Samudera Sukardi juga menargetkan hal serupa, meski tidak menyampaikan angka riilnya. Mereka hanya menegaskan pemerintah perlu mengurangi utang luar negeri.Sedangkan tim ekonomi duet Amien Rais-Siswono Yudo Husodo yang diwakili Dradjat H. Wibowo dan Didik J. Rachbini mengungkapkan, berdasarkan fakta sejak tahun 1997 hingga akhir 2003, tingkat utang luar negeri terus mengalami kenaikan. Makanya, mereka juga bertekad mengurangi jumlah utang dan mengendalikan beban pembayaran utang terhadap penerimaan negara."Caranya tidak bisa dengan negosiasi dalam konteks yang lebih luas, karena itu tidak bisa hanya dilihat dari sisi ekonomi, tapi juga sisi lain," kata Dradjat, yang kini menjadi anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN).Ia lalu menggambarkan, pemerintah Jepang saat ini sangat khawatir Indonesia akan terseret hegemoni Cina. Untuk itu, Jepang memberi bunga yang sangat rendah untuk utang luar negerinya kepada Indonesia. "Ini potensi bargain yang bisa kita manfaatkan untuk mengurangi beban utang pada Jepang karena kepentingan Jepang di Indonesia sangat besar," katanya.Demikian pula, dengan lembaga internasional lainnya seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). "Kita bisa minta skema seperti yang dilakukan Bosnia dan negara-negara lain jika dikaitkan dengan dua hal, salah satunya lewat konsolidasi demokrasi," imbuh Dradjat.Namun mengenai rencana negosiasi secara bilateral, Kwik menilai, hal itu sangat sulit dilakukan karena berdasarkan pengalamannya negara-negara kreditur akan menolak hal tersebut. Alasannya, negosiasi utang hanya bisa dilakukan lewat payung Paris Club. (ani/)