Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Jumadi mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat kerja dengan Pemkot Medan untuk membicarakan masalah ini.
"Masalah ini harus mendapat perhatian, karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang Ramadhan, yang sudah dekat. Perlu diambil langkah mengatasi masalahnya. Solusinya tentu ada banyak opsi, di sana nanti dibicarakan. Kita sedang mengatur jadwal untuk itu," kata Jumadi pada wartawan di Medan, Kamis (9/6/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semuanya baik saja. Tidak seperti yang dituduhkan itu," kata Jumadi.
Justru persoalan yang ditemukan, ternyata tidak semua sapi atau kambing untuk kepentingan konsumsi masyarakat di Medan, dipotong di RPH Medan. Padahal, kata Jumadi, RPH Medan yang memiliki label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehingga daging dapat dikonsumsi masyarakat secara dijamin halal, dan dari sisi kesehatan dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi menurut dia, yang paling penting untuk diatasi sekarang ini di Medan, bagaimana agar pemotongan hewan 'liar' dapat difokuskan di RPH Medan, dan dengan demikian distribusinya bisa lebih baik. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta mengatasi persoalan kebutuhan impor sapi sangat besar dari Australia.
"Kita tentu dalam posisi mendesak pemerintah pusat mengatasi ketergantungan terhadap Australia masalah sapi ini," tukas Jumadi.
(rul/hen)











































