Pemerintah Akui RI Korban Politik Australia Terkait Sapi

Jakarta - Keputusan Australia yang begitu cepat merespons laporan kekerasan sapi dengan melakukan penghentian pengiriman (suspend) ekspor sapi selama 6 bulan diduga syarat dengan kepentingan politik Negeri Kangguru itu. Hal ini juga diakui oleh Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, yang secara tegas-tegas mengatakan suspend ekspor sapi adalah keputusan politik.

"Keputusan suspend adalah keputusan politik pemerintah Australia," kata Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurti kepada detikFinance, Jumat (10/6/2011).

Indikasi kepentingan politik pemerintah Australia setidaknya dapat terlihat dari begitu cepatnya pemerintah Australia menyanggupi permintaan Indonesia untuk membentuk tim verifikasi independen bersama pasca keputusan penghentian ekspor.
Padahal jika mau fair, seharusnya pemerintah Australia membentuk tim tersebut sebelum adanya keputusan suspend ekspor sapi.

"Tim verifikasi adalah desakan Indonesia karena kita yakin sebagian dari RPH kita cukup baik," ujarnya.

Menurut Bayu, tim dari Australia itu dipastikan datang ke Indonesia untuk melakukan verifikasi kepada beberapa Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Indonesia. "Tim mulai bekerja senin pagi," katanya

Bayu menambahkan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Australia untuk melakukan pembenahan RPH di Indonesia sudah dimulai 2005. Kemudian di 2007 pada pertemuan Indonesia-Australia, disimpulkan kerjasama kedua negara berhasil baik.

Sebelumnya Menteri Pertanian Australia Joe Ludwig mengatakan telah menghentikan semua ekspor ternak hidup ke Indonesia selama enam bulan ke depan mulai 8 Juni 2011. Langkah ini diambil setelah kemarahan publik Australia setelah menyaksikan video penganiayaan sapi di salah satu tempat jagal sapi di Indonesia melalui program televisi ABC's Four Corners 30 Mei 2011 lalu.
(hen/dnl)