Penghematan Anggaran Gagal, Pemerintah Bakal Makin Tekor

Jakarta - Pemerintah telah meminta Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan penghematan yang ditargetkan Rp 20 triliun. Namun ternyata malah banyak tambahan anggaran yang diminta oleh K/L yang bisa membuat defisit naik di atas 2%.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan sepanjang tahun ini, K/L hanya mampu melakukan penghematan anggaran hingga Rp 17 triliun. Kemampuan ini tidak memenuhi target pemerintah sebelumnya, yaitu sebesar Rp 20 triliun.

"Tadinya kan target Rp 20 triliun. Itu penghematan dari anggaran, hal-hal yang kurang produktif dan tidak prioritas," ujarnya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jalan wahidin Raya, Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Menurut Agus Marto, pemerintah telah berupaya sebaik mungkin untuk melakukan penghematan, tinggal menunggu pelaksanaannya saja.

Namun sayangnya, Agus Marto menyatakan di tengah upaya penghematan tersebut, banyak K/L yang meminta tambahan anggaran untuk diajukan dalam RAPBN-P 2011.Hal ini menyebabkan adanya tambahan defisit yang menembus angka 2%.

"Yang di APBN-P kita melihat dengan adanya belanja tambahan yang diminta K/L defisit bisa melebihi 2%," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Agus Marto, pihaknya tetap berupaya menjaga defisit tidak terlalu jauh dari target yang ditentukan sebelumnya dalam APBN 2011 sebesar 1,8 persen.

"Kita harus jaga di pemerintah pusat kalau pun [defisit] APBN-P lebih dari 2% jangan terlalu jauh di atas dua," tegasnya.

Agus mengatakan, menutupi peningkatan defisit tersebut pemerintah berencana untuk meningkatkan penerbitan surat utang negara (SUN). "Itu kalau diperlukan, tapi belum disetujui," imbuh Agus.

Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menyatakan salah satu penyebab adanya tambahan anggaran di K/L, adalah adanya kenaikan subsidi untuk BBM akibat keterlambatan pemberlakuan kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi.

"Salah satu potensinya (keterlambatan pembatasan BBM bersubsidi) karena efeknya kalau harga BBM tidak disesuaikan itu kan akan berdampak pada BBM dan listrik," tegasnya.

Selain itu, tambahan anggaran juga diciptakan dari program-program percepatan yang digaungkan oleh Presiden.

"Banyak hal, selain subsidi, infrastruktur ada karena ada percepatan-percepatan ada beberapa program yang menjadi keputusan Presiden itu kan harus di back-up," pungkasnya.

(nia/dnl)