Australia Dinilai Tidak Adil Hentikan Ekspor Sapi ke RI

Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menilai penghentian impor sapi dari Australia merupakan tindakan yang tidak adil. Pasalnya selama ini, Australia tidak memberikan standar khusus untuk rumah potongnya.

"Itu yang saya anggap tidak fair karena memang standarnya tidak ada," ujar Wakil Menteri Pertanian, Bayu Krisnamurthi, saat ditemui di tengah acara World Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Bahkan, lanjut Bayu, 8 dari 12 Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap hewan adalah RPH yang merupakan mitra dari Australia.

"12 dari yang mereka lihat 8 yang mitra dari Australia. Semua fasilitasnya mereka yang sediakan," jelasnya.

Untuk itu, Bayu menilai penghentian tersebut lebih kepada urusan politik.

"Hari ini kita lihat memangnya tidak ada pembunuhan di Sydney, tapi kan bukan kebijakan, tapi kami tidak menghentikan pengiriman turis ke sana, itu kan hanya kasus. Semua pemerintah harus menerapkan animal welfare, tapi kan tetap saja ada oknum," tegasnya.

Untuk itu, Bayu menyatakan pihaknya akan membahas dengan Kementerian Pertanian Australia pada esok hari guna menyelesaikan permasalahan tersbut.

"Besok jam 8 akan kita bahas 10-20 RPH yang layak sesuai standar apapun termasuk yang mereka minta," pungkasnya.

Seperti diketahui, asosiasi industri ternak sapi Australia memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman sapi ternaknya, setelah munculnya dokumen yang menunjukkan sapi-sapi asal Australia itu dipotong dengan cara kejam.

Perihal kekejaman pemotongan sapi Australia di tempat pemotongan hewan Indonesia itu muncul dalam program televisi 'Four Corners' ABC pada Senin (30/5/2011). Dalam tayangan tersebut dimunculkan bagaimana sapi-sapi ternak itu menderita saat dipotong karena matanya dicungkil, kukunya dicopot dan pemotongan lehernya dilakukan secara brutal di 4 tempat pemotongan hewan di Indonesia.


(nia/dru)