Birokrasi Lelang Bikin Kemenkeu Lambat Serap Anggaran

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui penyerapan anggaran hingga akhir Mei 2011 pada Kementerian Keuangan meleset dari prognosis.

Menurutnya, realisasi penyerapan anggaran Kemenkeu sampai Mei 2011 baru mencapai 25,74% dari total anggaran sebesar Rp 17,59 triliun.

Agus Marto menilai angka realisasi tersebut masih rendah karena belanja barang dan belanja modal masih dalam taraf lelang.

"Realisasi anggaran Kemenkeu masih 25,7% karena belanja modal, barang masih pada taraf pembayaran di muka ataupun lelang. Dalam prognosis kami, hingga semester pertama ini penyerapan seharusnya 32%," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/6/2011).

Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi penyerapan anggaran per Mei 2011 sebagai berikut :

• Sekretariat Jenderal 35,53% dari total anggaran Rp 6,95 triliun
• Inspektorat Jenderal 26,02% dari total anggaran Rp 97,06 miliar.
• Ditjen Anggaran 21,12% dari total anggaran Rp 123,12 miliar.
• Ditjen Pajak 18,64% dari total anggaran Rp 5,19 triliun.
• Ditjen Bea Cukai 19,52% dari total anggaran Rp 2,07 triliun.
• Ditjen Perimbangan 13,1% dari total anggaran Rp 139,95 miliar.
• Ditjen Pengelolaan Utang 16,5% dari total anggaran Rp 116,9 miliar.
• Ditjen Perbendaharaan 22,89% dari total anggaran Rp 1,45 triliun.
• Ditjen Kekayaan Negara 21,86% dari total anggaran Rp 653,15 miliar.
• Bapepam-LK 14,34% dari total anggaran Rp 199,24 miliar.
• Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 13,71% dari total anggaran Rp 177,38 miliar.
• Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 16,95% dari total anggaran Rp 420,48 miliar

 
Minta Tambahan Anggaran Rp 922,5 Miliar

Selain itu, Kementerian Keuangan minta tambahan anggaran Rp 922,5 miliar. Salah satunya, adalah untuk operasionalisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Bapepam-LK dalam tahun anggaran di 2012.

Agus Marto menyebutkan anggaran indikatif Kemenkeu di 2012 mencapai Rp 17,45 triliun. Menurutnya, angka ini lebih rendah 0,68% bila dibanding anggaran 2011 yang telah ditetapkan (pagu definitif) yang sebesar Rp 17,59 triliun.

Meskipun demikian, Kemenkeu meminta anggaran tambahan pada 2012 sebesar Rp 922,5 miliar. Ia mengungkapkan, dana tersebut akan dialokasikan untuk penyesuaian baseline anggaran indikatif tahun anggaran 2012 sebesar Rp 626 miliar.

"Penyesuaian dimaksud meliputi pemuktahiran data kegiatan yang dikategorikan dalam kegiatan on going atau terminated dan penyesuaian parameter ekonomi yaitu inflasi 6%," ungkap Agus Marto.

Selain itu, lanjut Agus Marto, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk inisiatif baru sebesar Rp 296,5 miliar. Angka ini untuk operasionalisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rp 95,5 miliar melalui Bapepam-LK, untuk standarisasi kantor moderen sebesar Rp 174 miliar melalui Dirjen Perbendaharaan, dan untuk peningkatan kapasitas (capacity building) perencanaan dan penganggaran bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka implementasi performance based budgeting dan MTEF melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

"Inisiatif baru sebesar Rp 296,5 miliar (diantaranya) terdiri dari Bapepam-LK dengan usulan sebesar Rp 95,5 miliar untuk operasionalisasi OJK," jelasnya.

Namun usulan ini tidak ditanggapi positif oleh dewan alias belum menyetujui dengan adanya beberapa pertimbangan salah satunya penghematan anggaran.

"Kalau tiap satker (satuan kerja) bisa melakukan penghematan anggaran 10%, saya rasa tidak perlu mengajukan tambahan Rp 922,5 miliar," sanggah anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia.
(nia/dnl)