Pengusaha: Sistem Lelang Elektronik Pemerintah Tak Ampuh Hapus Kolusi

Jakarta - Pengusaha di daerah mengeluhkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan sistem lelang elektronik (e-procurement). Alih-alih untuk mencegah kolusi, justru sistem e-procurement tetap tak membendung adanya praktik kolusi antara panitia dengan peserta tender.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Barat Dede Sumirto di sela-sela acara Temu HIPMI Perguruan Tinggi di Bandung, Rabu (14/6/2011).

"Saya ini di bidang konstruksi, e-procurement konsepnya memang bagus, tetapi pelaksanaannya tetap saja," katanya.

Ia mengatakan selama ini di daerah, para kontraktor yang menang proyek pengadaan pemerintah adalah pengusaha-pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, politik, dekat dengan kepala dinas dan lain-lain.

"Politik masih dominan. E-procurement merupakan modus baru," katanya.

Ia menjelaskan meski proses pengadaan menggunakan berbasis elektronik atau non manual namun tetap saja praktik kolusi tetap saja terjadi. Proses pemasukan data atau upload secara elektronik tak menjamin menghasilkan proses tender pengadaan yang fair.

"Tender itu hanya formalitas, agar terkesan taat pada undang-undang," katanya.

Dede mengakui kasus kolusi tender semacam ini sudah lazim di banyak daerah. Ia kerap kali mengalami masalah seperti itu.

"Kalau membuat penawaran tetap panitia yang mengatur. Saya sudah merasakan sendiri, walaupun penawaran saya bagus, penawaran tetap saja kalah," katanya.


(hen/dnl)