Data Raskin Bulog Tak Berubah, DPR Curiga Ada Penyelewengan

Jakarta - Jumlah rumah tangga miskin Bulog ternyata tidak berkurang sama sekali dalam 3 tahun. Hal tersebut berpotensi membuat penyaluran beras miskin (raskin) tidak tepat sasaran dan menimbulkan konflik.

Anggota Komisi V DPR Rofi Munawar menyampaikan sejak 2010 sampai 2012, Bulog mendata rumah tangga miskin penerima raskin sama di angka 17.488.007 Kepala Keluarga (KK).

"Data rumah tangga sasaran raskin yang tidak berubah selama 3 tahun ini bisa menjadikan penyaluran raskin tidak tepat sasaran dan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Karena bisa jadi dalam sebuah kelurahan atau desa terdapat pengurangan jumlah rumah tangga miskin atau sebaliknya terjadi penambahan jumlah rumah tangga miskin," kata Rofi dalam siaran pers, Rabu (15/6/2011).

Menurut Rofi, di 2010 Bulog telah menyalurkan Raskin sebesar 3.074.003 dengan rincian alokasi raskin per RTS (rumah tangga sasaran) sebanyak 13 kg/bulan (selama 5 bulan) dan 15 kg/bulan (selama 7 bulan) serta penyaluran raskin ke-13 pada Desember 2010.

Lalu di 2011 Bulog telah melakukan realisasi penyaluran Raskin per 8
juni 2011 sebesar 1,397 juta ton atau 99% dari rencana sebesar 1,315
juta ton, sedangkan untuk rencana anggaran raskin di 2012, Bulog
mengajukan anggaran sebesar 15,9 Triliun dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan dengan durasi 12 bulan sedangkan harga tebus di titik distribusi sebesar Rp 1.600/kg.

"Statisnya data RTS yang dimiliki oleh Bulog ini sangat memprihatinkan, padahal bila melihat data sejak tahun 2005 terus terjadi update terkait RTS, misalkan tahun 2007 RTS mencapai 15,7 juta KK, tahun 2008 mencapai 19,1 juta KK dan tahun 2009 RTS di angka 18,4 juta KK," kata Rofi.

Rofi mengatakan, respons Direktur Bulog menyatakan pihaknya hanya sebatas pelaksana dan hanya menerima kebijakan data RTS yang tidak boleh berubah sejak 2010 hingga 2012 tersebut dari Menko Kesra. Namun menurut Rofi pernyataan tersebut tidak tepat. Karena Bulog sebagai pelaksana public service obligation (PSO) dari pemerintah terkait masalah pangan dengan anggaran yang sangat besar, seharusnya bisa memberikan pertimbangan serta input terkait kondisi lapangan terkait tidak sinkronnya data rumah tangga miskin.

Perlu digarisbawahi BPS di 2010 mengatakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 237 juta jiwa dengan angka kemiskinan 31,02 juta jiwa, sedangkan menurut Menko Perekonomian di akhir Januari 2011 angka kemiskinan meningkat menjadi 31,6 juta jiwa.

"Pembaruan data harus terus dilakukan setiap tahunnya, ini penting agar penyaluran raskin tepat sasaran dan pemerintah tidak terkesan asal-asalan dalam menyalurkan Raskin. BPS sebagai pihak yang selama ini menyediakan data utama jumlah rumah tangga miskin, selayaknya memperbarui serta memverifikasi data setiap tahun mengingat angka kemiskinan selalu berubah secara dinamis," tukas Rofi.

(dnl/qom)