Demikian diungkapkan Kepala BPS Rusman Heriawan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/6/2011).
"Dengan demikian usulan pagu untuk 2012 menjadi Rp2,42 triliun dari sebelumnya Rp2,21 triliun atau naik 9,4 persen," ungkapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, Rusman menambahkan usulan tambahan anggaran juga untuk digunakan kegiatan pembinaan di tingkat kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan opini laporan keuangan dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta menampung kegiatan penyediaan data dalam rangka alokasi dana transfer ke daerah (DAU), survei sektor informasi, dan kegiatan survei khusus.
"Karena APBN-P ini bisanya baru semester dua, maka kami tidak bisa comply dengan DPR dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu pada 2012 kami ajukan di awal, agar lebih siap terutama untuk memenuhi data DAU," katanya.
(nia/dru)











































