RI Genjot Produksi Kapas di NTT

Jakarta - Pemerintah siapkan program pelatihan penanaman kapas untuk petani kapas di Nusa Tenggara Timur (NTT). Program ini rencananya akan direalisasikan di 2012 dalam rangka meningkatkan produksi kapas nasional.

Demikian disampaikan Direktur Tanaman Semusim Kementerian Pertanian Agus Hasanudin dalam bincang dengan wartawan di kantornya Kamis (23/6/2011).

"Tahun 2012 akan dibuka training center di Sumba Timur, NTT. Bukan kaya di kelas, tapi langsung nanam," paparnya.

Pemilihan kawasan NTT, lanjut Agus, karena iklim dan tanah yang ada di kawasan tersebut sangat cocok untuk mengembangkan kapas.

"Kenapa di NTT, memang iklimnya tegas. Kapas perlu kering, hanya masa-masa tertentu perlu pengairan," ujarnya.

Agus menambahkan, program ini akan dibantu oleh tenaga ahli. Program ini akan dilaksanakan selama 6 bulan dan petani yang mengikuti pelatihan ini aka diajarkan dari perencanaan sampai dengan pemanenan.

Nantinya akan ada tenaga pendamping 50 orang, wakil petani, wakil pendamping. Para petani akan diajarkan proses land kliring, penanaman hingga panen kapas.

Agus menjelaskan, program ini akan bekerja sama dengan beberapa pihak, dari mulai litbang pertanian, PT Ade Agro Industri (PT AAI), dan dinas setempat. Namun, Agus belum menjelaskan berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini.

"Kita bekerja sama dengan litbang pertanian, PT AAI, dan dinas setempat," imbuhnya.

Pada tahun 2011 daerah NTT ditargetkan memiliki produksi kapas sampai dengan 6.650 ton. Dan estimasi pada tahun 2012 produksi kapas di NTT bisa mencapai 8.000 ton dengan areal penanaman mencapai 4.000 hektar.

Seperti diketahui Indonesia hampir 100% selama ini mengimpor kapas. Kapas impor ini biasa digunakan untuk bahan baku industri tekstil.
 
Butuh Anggaran Rp 22 Miliar
 
Program pelatihan penanaman kapas di NTT, pemerintah akan menganggarkan dana sebesar Rp 6 miliar. Anggaran ini hanya sekitar 27,3% dari total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut.

Agus menjelaskan, dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program pelatihan sebesar Rp 22 miliar.

"Total kebutuhan dana Rp22 miliar, sharing kita (pemerintah) Rp 6 miliar," ucapnya.

Agus menambahkan, sisa dana atau sebesar Rp 16 miliar untuk program ini akan didapatkan dari pemerintah daerah (Pemda) dan bantuan dari perusahaan swasta. Namun, Agus tidak menjelaskan secara rinci jumlah yang diberikan oleh Pemda dan perusahaan swasta tersebut.

"Lainnya didapat dari Pemda dan perusahaan (swasta)," jelasnya.


(ade/hen)