2,5 Juta Lapangan Kerja Harus Tercipta Akibat Moratorium TKI

Jakarta - Pemerintah harus menyediakan 2,5 juta lapangan kerja per tahun akibat adanya moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk itu, pemerintah akan mendorong program-program kerja di daerah yang menjadi basis rekrutmen TKI.

"Diperkirakan harus menyediakan 2,5 juta lapangan kerja dalam setahun," ujar Menakertrans Muhaimin Iskandar saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/6/2011).

Muhaimin menjelaskan, program-program kerja akan digalakkan di wilayah basis rekrutmen seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah basis TKI itu dananya akan diambil dari hasil penghematan berbagai kementerian.

"Semua anggaran sedang dihitung dari PU, Kemenakertrans, PNPM Mandiri, sektor kelautan, dan di berbagai sektor dan semua TKI yang tidak berangkat dapat ditangani," ungkapnya.

Namun, ia membantah program tersebut baru dilaksanakan setelah moratorium TKI dikeluarkan akibat mencuatnya kasus seperti pemancungan Ruyati di Arab Saudi. "Sebetulnya sudah, ini fokusnya saja," kilah Muhaimin.

Jadi kapan program pemberdayaan mulai dilaksanakan? "Ada yang sudah jalan, kuantitas itu dipakai sejak 2 hari ini, digodok Kemenkeu. Saya rasa langsung bulan depan," ungkapnya.

Muhaimin mengungkapkan, adanya moratorium telah menyebabkan 15-20 ribu TKI tidak jadi berangkat per bulannya. Karena itu menurut Muhaimin, kantong-kantong rekrutmen TKI harus dibuat program untuk mengatasi pengangguran.

"Jadi semua kementerian itu diminta penghematan anggaran untuk diberikan program pemberdayaan dan pengurangan pengangguran di daerah berbasis TKI," imbuhnya.
(nia/qom)