Pemerintah Wajib Cari Negara Tujuan TKI Selain Arab Saudi

Jakarta -

Penghentian sementara (moratorium) pengiriman TKI non-formal baru ke Arab Saudi menjadi langkah dilematis. Ke depan Pemerintah harus memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi.

Selain itu TKI yang batal berangkatpun dapat dialihkan ke negara lain yang lebih menghargai hak-hak tenaga kerja.

Menurut pengamat ekonomi dan analis perbankan dan pasar modal Mirza Adityaswara, pemerintah memang perlu memperhatikan perlindungan TKI. Ini hal yang wajib dilakukan pemerintah.

Namun, di sisi lain pemerintah harus sadar, penerimaan dana dari TKI untuk keluarga di Indonesia juga tak kalah penting. "Satu tahun paling tidak sekitar US$ 7 miliar dollar remittance dari luar negeri, tidak tahu berapa yang dari Arab Saudi," ujar Mirza kepada detikFinance, di Jakarta, Senin (27/6/2011).

Setelah resminya pemberlakuan penghentian sementara atas pengiriman TKI ke Arab Saudi, pemerintah memiliki pekerjaan rumah. Yakni memperkuat posisi tawar Indonesia terhadap pemerintah Arab Saudi. Khususnya dalam penanganan TKI.

"Dan diusahakan mengalihkan pengiriman TKI ke negara-negara lain yang lebih menghargai hak-hak tenaga kerja," paparnya.

(wep/ang)