Indeks Persepsi Korupsi RI Belum Naik Kelas

Jakarta - Pemerintah mengakui indeks persepsi korups (IPK) Indonesia masih sangat rendah. Dari rentang angka 1-10, IPK Indonesia masih berada pada level 2,8 atau belum naik.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati dalam acara Seminar Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan tema "Strategi Implementasi di Lingkungan Kementerian Keuangan" di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

"Pengendalian intern jadi concern kita semua, bukan hanya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) harus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2012. Bukan itu saja, tapi yang lebih besar adalah survey transparansi internasional juga masih memberikan nilai mengenai indeks persepsi korupsi pada level 2,8 dari 10. Itu kalau SMA atau kuliah, kalau ujian itu, mati itu. Nggak naik tingkat. Nggak boleh, harus dirapihkan," jelasnya.

Indeks pelayanan publik, yang saat ini masih mendapatkan nilai 5,42 dari batas atas 10. Anny mengaku kecewa, pasalnya sebagai pelayan publik, justru masih memiliki penilaian rendah.

"Kemudian juga ada survey dari KPK mengenai indeks pelayanan publik, nilai kita masih 5,42 dari 10. Padahal yang namanya public institution itu tugas utamanya adalah pelayanan publik. Ini jadi concern bahwa pengendalian intern bukan hanya melihat hal-hal yang terkait dengan korupsi saja, tapi juga menaikan pelayanan kita pada publik. Menurut saya pelayanan yang tanpa senyum juga korupsi loh itu. Datang ditanya dokumen, ya sudah nih sana ambil, sudah selesai tanpa senyum. Itu korupsi loh," ungkapnya.

Untuk itu, Anny menyatakan perlunya perbaikan dalam tubuh pemerintah, salah satunya dengan pengendalian internal.

"Kita harus yakinkan bahwa penilaian kita ke depan makin baik karena itu janji kita. Orang kalau dilayani itu dapat kebahagaian dapat doa, ini dicemberutin. Pelayanan yang lambat pun itu juga sebetulnya, memang nggak baik. Karena itu men-delay seluruh proses. Jadi pengendalian intern itu jangan cuma mengatasi hal-hal yang terkait dengan korupsi, keuangan negara, perbaikan LKPP, tapi juga bagaimana mengedepankan pelayanan publik yang lebih baik," tegasnya.

Selain itu, Anny menyatakan perlunya etika bagi para pegawai pemerintah agar tercipta good corporate governance.

"Cara pandang kita, hidup kita, nafas kita, pertanggungjawaban kita pada yang ciptakan, dengan terjemahkan hubungan baik sesama manusia dengan menjaga governance. Oleh karena itu, etika, di sini harus ada. Saya tahu bapak ibu di kantongnya selalu ada buku kecil code of conduct. Itu bukan hanya dikantongin dibawa ke mana-mana, tapi ditinggal juga boleh asal hidup kita sudah melakukannya dengan baik," tandasnya.


(nia/hen)