BPS: Jangan Lagi Kirim TKW Pembantu ke Luar Negeri

Jakarta - Belajar dari kasus Ruyati, pemerintah diminta tak lagi mengirimkan tenaga kerja wanita (TKW) sebagai pembantu ke luar negeri. Karena kasus-kasus seperti Ruyati berpotensi terulang lagi.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, pemerintah harus belajar dari kasus Ruyati tersebut. Ada hikmah bagus yang dapat diambil dari keputusan pemerintah untuk menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi. Ke depan, Indonesia dapat belajar unutk mengirimkan tenaga-tenaga kerja yang terampil ke luar negeri.

"Hikmah yang bisa diperoleh adalah jangan deh krim TKW, cobalah kirim yang punya skill. Jangan pekerja rumah yang masuk lingkungan gelap gulita," ujar Rusman ketika ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (28/6/2011).

Rusman menambahkan, apabila suatu saat nanti moratorium TKI ke Arab Saudi ini dicabut, pemerintah harus lebih berpikir agar dapat mengirimkan tenaga kerjanya sebagai tenaga kerja kasar.

"Dalam jangka panjang moratorium ini dibuka lagi, harus ada improve, jangan berpikir dalam koridor TKW itu," tambahnya.

BPS yakin angka tingkat pengangguran tidak akan mencapai angka 7% akibat penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi. Saat ini angka pengangguran masih berada di angka 6,8%.

"Data pengangguran sekarang 6,8%, itu pengangguran terbuka. Saya pikir tidak akan ke angka 7 karena kepulangan 1,5 juta TKI (akibat moratorium)," ujarnya.

Hal ini diyakini Rusman karena tidak semua tenaga kerja asal Indonesia yang dipulangkan dalam status angkatan kerja. Karena itu, pengembalian TKI ke Indonesia tidak akan sepenuhnya mempengaruhi tingkat pengangguran.

"Nanti kalau kembali pun, tidak akan menjadi tekanan karena statusnya," imbuhnya.

(ade/dnl)