SBY: Tak Ada Toleransi Untuk Birokrasi Lamban

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku bakal bertindak keras terhadap jajarannya yang lamban dalam menjalankan birokrasi pemerintahan. Lambannya birokrasi menjadi hambatan bagi perkembangan ekonomi.

Hal ini diungkapkan Presiden SBY ketika membuka rapat koordinasi khusus evaluasi implementasi MP3EI. Rapat digelar di Kantor Sekretariat Negara, Jl Majapahit, Jakarta, Rabu (6/7/2011).

"Saya dapat laporan dari UKP4, masih ada kelambanan birokrasi kita, ada gap di situ. Saya tidak bisa toleransi lagi. Saya minta untuk diselesaikan debottlenacking," jelasnya.

Dikatakan SBY masih banyak penghambat ekonomi yang dihadapi Indonesia. Hambatan tersebut harus dihapus sehingga program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) bisa terlaksana dengan baik.

"Kalau bicara MP3EI kita lakukan highlight dan kita ambil fokus-fokusnya, maka MP3EI adalah investasi besar-besaran jangka menengah dan panjang. Agar pertumbuhan kita sustainable, job creation, dan bisa terjadi pengurangan kemiskinan," tuturnya.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini fokus untuk membangun infrastruktur gedung dan listrik. Untuk listrik saat ini pemerintah fokus pada program pembangkit 100 ribu MW yang masih terkendala masalah tanah.

"Kalau pertanahan tidak segera tuntas UU maupun manajemennya ini bisa ganggu percepatan pembangunan ekonomi kita. Saya berharap RUU di DPR dengan pemerintah bisa berjalan dengan baik, harapan saya konsisten dengan hasilnya," jelas SBY.

Memang RUU pembebasan lahan masih mentok di DPR. Padahal RUU ini cukup penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur di Indonesia.


(dnl/hen)