Kantongi Rp 200 Miliar, Muhaimin Tangani TKI Terzalimi

Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terus memproses seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di beberapa negara. Kemenakertrans telah mengantongi anggaran perlindungan TKI hingga Rp 200 miliar lebih.

"Kita terus upayakan penyelesaian TKI bermasalah di luar negeri. Adapun langkah diplomasi, pendampingan hukum melalui pengacara lokal dan yang ketiga tentu pembelaan-pembelaan," ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar ketika ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (8/7/2011).

Dijelaskan Muhaimin, TKI yang bermasalah jumlahnya tidak cukup banyak hanya beberapa saja. Justru, sambung Muhaimin yang lebih banyak itu yang non-TKI tetapi melanggar hukum di negara luar.

"Tidak banyak kok TKI bermasalah. Yang terbanyak itu justru TKI WNI non TKI salah satunya di Malaysia itu. Sekitar 150-an terkait jual beli narkoba. Tetapi kita fokus di TKI terzalimi dan itu prioritas utama," tuturnya.

Ditambahkan Muhaimin, mengenai anggaran perlindungan TKI sudah dikucurkan dan terus meningkat. Sehingga, sambungnya diharapkan dapat berjalan lancar.

"Anggaran meningkat diaatas Rp 200 miliar lah," tambahnya.

Menakertrans Kirim Staf Selesaikan Kasus Freeport

Pada kesempatan yang sama, Muhaimin mengatakan pihaknya tengah memproses sengketa kasus PT Freeport antara manajemen dan karyawannya. Muhaimin mengatakan telah mengirimkan staf untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Demo di Freeport itu karena menyangkut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan kita sudah kirim staf ke sana," tuturnya.

Hal tersebut dilakukan, menurut Muhaimin supaya terjadi negosiasi dan mediasi yang kondusif.

"Freeport harus mencari solusi dan memberikan ruang kerja yang baik bagi karyawannya," jelas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
(dru/dnl)