"Pemerintah harus berani memangkas mafia impor sapi dan daging sapi yang terbukti sudah menyusahkan peternak lokal. Impor harus betul-betul dikendalikan sehingga terjadi keseimbangan antara perlindungan dan pengembangan peternak lokal dengan pengendalian inflasi terkait konsumsi daging sapi," kata Pengamat Ekonomi Dradjad Wibowo kepada detikFinance, Jumat (8/7/2011)
Ia juga menilai pemerintah terlalu berbaik hati dengan menerima begitu saja normalisasi perdagangan sapi dengan Australia. Seharusnya Indonesia memanfaatkan kesempatan penghentian ekspor sapi sebagai kesempatan paling baik untuk memajukan peternak lokal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikatakan Drajad pemerintah harus tegas melindungi peternak sapi dalam negeri. Dibukanya kembali kran impor sapi dari Australia akan menyebabkan membanjirnya sapi dari Australia.
"Harga sapi peternak anjlok jauh di bawah harga sapi bakalan. Banyak peternak yang sudah mengeluh," katanya.
Seperti diketahui, penayangan video kekerasan sapi di beberapa RPH di Indonesia yang ditayangkan oleh TV ABC 30 Mei 2011 lalu berujung pada penghentian ekspor sapi Australia ke Indonesia selama 6 bulan. Pemerintah Australia sepakat mengirim tim independen bersama tim dari Indonesia untuk memverifikasi RPH yang ada di Indonesia.
Namun penghentian ekspor sapi ke Indonesia tersebut langsung merugikan para peternak Australia hingga miliaran rupiah. Perdana Menteri Australia Julia Gillard akhirnya memutuskan memberikan bantuan kepada para peternak sapi Australia hingga AUD 30 juta (US$ 32 juta) atau sekitar Rp 288 miliar, karena rugi akibat keputusan penghentian ekspor itu.
Dan ternyata penghentian ekspor sapi Australia ke Indonesia itu ternyata tidak selama 6 bulan, dan hanya berlangsung sekitar 1 bulan. Indonesia tercatat sebagai salah satu pasar ekspor sapi terpenting Australia, yakni sekitar seperlima dari total kebutuhan Indonesia dipasok dari negeri Kanguru tersebut.
(hen/dnl)











































