Sofjan Wanandi Kritik Soal Izin Usaha untuk UKM

Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritik banyaknya peraturan yang harus dipenuhi oleh penggelut usaha kecil menengah (UKM). Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun non pemerintah berimbas pada ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung pengusaha UKM.

Menurut Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, pengusaha UKM banyak sekali direpotkan terkait perizinan, mulai dari sulitnya mencari tempat usaha, sampai dengan banyaknya pungutan liar.

"Yang jelas saya mempersoalkan, yang jelas pungutan-pungutan liar itu banyak sekali. Sudah susah mereka cari-cari tempat, dagang pun diganggu-ganggu," katanya katika ditemui di kantor Kementerian Perindustrian, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (11/7/2011).

Sofjan menambahkan, UKM juga sangat sulit mendapatkan kucuran pendanaan dari perbankan. Disisi lain, pengusaha UKM ini harus dihadapkan dengan perizinan-perizinan yang dianggap Sofjan tidak perlu.

"Kalau tidak bisa ngasih modal jangan ganggu dengan izin-izin tidak perlu, izin yang susah sekali. Industri makanan minuman misalnya minta izin ke Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan) bayarnya mahal lagi," tuturnya.

Masalah perizinan untuk UKM ini sebenarnya bukan barang baru. Pemerintah pun sudah sangat tahu soal ini, misalnya beberapa waktu lalu Wakil Presiden Boediono meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan izin usaha bagi pengusaha baru atau pemula. Penanganan perizinan bagi pengusaha pemulai dengan yang sudah mapan harus dibedakan.

(ade/hen)