Pemerintah Kumpulkan BUMN Karya Terkait Tudingan Nazaruddin

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berniat mengumpulkan BUMN karya (konstruksi) untuk mengklarifikasi keterlibatan partai politik (parpol) di beberapa proyek perusahaan plat merah.

Menurut Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin, selama ini pemerintah sulit mendeteksi praktek parpol di BUMN karena tidak adanya bukti yang kuat.

"Kita (Kementerian BUMN) juga akan panggil beberapa dirut (direktur utama) BUMN karya," katanya ketika dihubungi wartawan lewat sambungan telepon, Selasa (19/7/2011).

Menurutnya, jika ketahuan maka akan langsung dilaporkan ke polisi untuk diberi tindakan sesuai hukum. "Kalau kita tahu kita panggil polisi," ujarnya.

Praktek mafia proyek oleh parpol di BUMN ini sudah lazim dilakukan, hal itu ditegaskan mantan Sekretaris BUMN M Said Didu. Menurutnya, dari dulu sampai sekarang, pemerintah selalu mendapat tekanan dari parpol untuk menempatkan orangnya di salah satu BUMN.

"Memang tekanan untuk menempatkan direksi tinggi sekali. Karena ada keuntungan untuk partai jika berhasil," kata Said saat dihubungi detikFinance.

Sebelumnya, dalam percakapan telepon dengan Metro TV, Nazaruddin menuding Ketua Umum PD Anas Urbaningrum melancarkan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dalam proyek Stadion di Ambalang. Pemerintah masih berupaya untuk mengklarifikasi hal tersebut.


(ang/hen)