Awas! Banyak Orang Parpol Berkeliaran di BUMN

Jakarta -

Praktik penggunaan BUMN sebagai 'sapi perah' partai politik masih berlangsung, bahkan makin ganas saat ini. Orang dari partai politik ditaruh di BUMN untuk mengatur kelancaran kongkalikong proyek BUMN.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, kasus mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang mengatakan adanya proyek BUMN yang jadi 'mainan' partai politik merupakan puncak gunung es dari praktik yang terjadi selama ini.

"Saat saya di dalam (menjabat Sesmen Kementerian BUMN) tidak ada yang berani. Tapi sekarang banyak yang berkeliaran orang Parpol di BUMN," ujar Said kepada detikFinance di sela Rapimnas 2011 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Gedung BPPT, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (20/7/2011).

Menurutnya, banyak partai politik yang menaruh orang untuk membuat kelancaran sehingga orang-orangnya bisa memenangi tender-tender proyek BUMN. "Jadi tender tetap dilakukan tapi pemenang sudah ditentukan. Dibagi-bagi di mana-mana dan proyek apa. Jadi itu fungsinya dia mengatur tender," imbuh Said.

Sebelumnya, Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin mengatakan, Kementerian BUMN sulit mendeteksi campur tangan partai politik (parpol) dalam proyek-proyek perusahaan plat merah, terutama di BUMN karya (infrastruktur).

Menurut Sumaryanto, proyek-proyek itu merupakan murni aksi korporasi sehingga tidak melibatkan pemerintah selaku pemegang saham.

Ia pun sudah berniat untuk mengumpulkan para BUMN karya tersebut untuk meminta keterangan lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengklarifikasi soal keterlibatan parpol dalam aksi korporasi BUMN tersebut.

Sebelumnya, dalam percakapan telepon dengan Metro TV, Nazaruddin menuding Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum melancarkan PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dalam proyek Stadion di Ambalang senilai Rp 1,2 triliun. Pemerintah masih berupaya untuk mengklarifikasi hal tersebut.

(dnl/ang)