Laks akan Pecat Direksi Pertamina

Jakarta - Meneg BUMN Laksamana Sukardi menegaskan, dirinya tak segan-segan memecat direksi Pertamina jika memang terbukti Goldman Sachs -- penasehat tender penjualan tanker Pertamina -- ternyata terlibat dalam memenangkan Frontline karena Goldman Sachs memiliki saham di Frontline. "Kata siapa? itu tidak benar, saya sudah cek. Kalau itu ada kejadiannya saya akan pecat. Nggak ada itu," kata Laks usai pertemuan dengan Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (25/6/2004).Sebelumnya penasihat keuangan Goldman Sachs menyebutkan dari tiga calon penawar yang lolos hingga tahap akhir Frontline Ltd berada di urutan kedua. Adapun Essar Shipping dari India di urutan pertama dan Overseas Shipholding Group Inc (OSG) dari Amerika Serikat (AS) di urutan ketiga.Namun Frontline akhirnya keluar sebagai pemenang tender kapal seharga US$ 184 juta itu. Pemenangan itu sempat dicurigai karena terkait dengan kepemilikan saham Goldman Sachs di Frontline. Laksamana mengaku tidak tahu apakah Goldman Sachs memang memiliki saham di perusahaan tersebut. Yang pasti, tegas Laks, Frontline merupakan perusahaan publik yagn besar dan bisa saja dimiliki Goldman Fund Management yang tidak ada hubungannya dengan Goldman Sachs. "Kalau go public tentu semua orang boleh beli, tapi tidak mayoritas atau signifikan," tegas Laks. Ditegaskan, keputusan penjualan tanker tersebut benar-benar didasarkan atas efisiensi mengingat kepemilikan tanker Pertamina justru menambah utang. Sementara bagi pemerintah akan lebih menguntungkan jika menjual tanker itu mengingat dari seluruh perusahaan minyak terbesar di dunia, hanya Petronas yang memiliki anak perusahaan di bidang perkapalan. Sesuai UU Migas yang baru, Pertamina hanya akan memfokuskan diri pada pengadaan migas. "Saya kira cash flow Pertamina seperti itu. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau nanti Pertamina mem-bailed out perusahaan tankernya yang begitu besar. Risikonya besar karena kita kan secara perseroan harus fokus ke migas," papar Laksamana.Ia menggambarkan jika Pertamina harus memiliki utang sebesar US$ 220 juta lebih baik dialokasikan untuk eksplorasi ketimbang membeli tanker.Saat ditanya mengapa proses penjualan tidak meminta persetujuan Menkeu, Laksamana menolak memberi jawaban dengan alasan Menkeu sudah memberikan pernyataannya. Apalagi Pertamina sudah menjadi persero sehingga secara korporat Pertamina yang harus menyelamatkan cash flow-nya. "Tolong dicatat ini adalah upaya menghapus utang, tanker itu masih utang. Jadi jangan terlalu dipolitisir," tukasnya.Namun Laks mengakui bahwa saat ini memang harga sewa kapal tanker sedang berfluktuasi. Tapi dengan memiliki kapal tanker, menurut Laks, ada tambahan dana yang harus dikeluarkan Pertamina sebesar US$ 56 juta. "Uangnya dari mana? Tambahan itu kan pakai uang sendiri. Jadi semua salah kalau mengangap tanker itu kekayaan negara, tapi tanker itu utang yang justru akan menambah beban," demikian Laksamana. (qom/)