Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengaku tidak mengetahui secara detail adanya orang-orang partai politik yang 'bermain-main' di sejumlah perusahaan plat merah serta proyek-proyeknya.
"Kan sudah saya beritahu tadi, saya tidak tahu masalah itu," katanya usai rapat di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (21/7/2010), saat dikonfirmasi keterlibatan parpol di BUMN oleh wartawan.
Menurutnya, masalah ini akan ditangani oleh Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widayatin. Sumaryanto pun sudah diinstruksikan untuk memanggil para BUMN karya (infrastruktur).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, praktik penggunaan BUMN sebagai mesin kas partai politik masih berlangsung, bahkan makin ganas saat ini. Orang dari partai politik ditaruh di BUMN untuk mengatur kelancaran kongkalikong proyek BUMN.
Menurut Said, kasus mantan Bendahara Partai Demokrat M. Nazaruddin yang mengatakan adanya proyek BUMN yang jadi 'mainan' partai politik merupakan puncak gunung es dari praktik yang terjadi selama ini.
Namun demikian, pemerintah mengaku sulit mendeteksi campur tangan parpol dalam proyek-proyek perusahaan plat merah, terutama di para BUMN karya. Pasalnya, proyek-proyek itu merupakan murni aksi korporasi sehingga tidak melibatkan pemerintah selaku pemegang saham.
(ang/dnl)











































