"Regulasi ada banyak kemajuan bahkan bulan ini kita target kita di bulan Agustus tanggal 15, tax holiday dan allowance akan keluar," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (11/8/2011).
Menurut Hatta, sejak aturan tersebut keluar, maka efektif bisa diberlakukan. Namun pada pelaksanaannya hanya diberikan bagi yang membutuhkan dan sesuai kebutuhan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hatta menyatakan penyelesaian aturan-aturan tersebut dalam rangka melaksanakan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Ke depannya, pada bulan November nanti, diharapkan aturan tentang pembabasan lahan akan segera diluncurkan.
"Kemudian juga beberapa debottlenecking misalkan PPP sudah kita perbaiki. Kita juga melakukan suatu terobosan dengan penugasan, pembangunan BUMN serta kereta api penugasan. Memang yang paling inti lahan. Lahan dijanjikan dewan itu pada bulan November-Desember selesai, mereka sudah menyelesaikan DIM (daftar inventarisir masalah)-nya," pungkasnya.
Seperti diketahui ketentuan tax allowance ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.62/2008 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Kegiatan Penanaman Modal di Sektor usaha Tertentu dan Wilayah Tertentu. PP No.62 Tahun 2008 merupakan perbaikan dari regulasi sebelumnya yaitu PP No.1 Tahun 2007.
Fasilitas PPh yang diberikan adalah pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah investasi yang dibebankan selama 6 tahun (masing-masing sebesar 5% per tahun), penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10%, dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
(nia/hen)
