Setiap Pasar Diusulkan Dapat Rp 500 Juta untuk Kamar Pendingin

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan untuk setiap pasar-pasar yang menjual ikan segar memiliki ruangan pendingin. Usul ini akan diteruskan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk dapat segera merealisasikannya.

Wakil Ketua Umum Bidang Perikanan dan Kelautan Kadin, Yugi Prayanto mengungkapkan, rencananya setiap pasar akan diusulkan untuk memiliki ruangan pendingin yang harganya ditaksir mencapai Rp 500 juta.

"Rencananya Rp 500 juta per pasar. Mereka butuh sarana pendukung untuk mengawetkan hasil perikanan agar tetap segar. Untuk itu, kami menilai bahwa pengadaan cold storage adalah solusi yang tepat," ujarnya dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Selasa (16/8/2011).

Menurut Yugi, nilai Rp 500 juta ini mungkin dirasa akan memberatkan bagi para pedagang untuk memenuhinya. Namun, pihaknya berjanji untuk membuat skema pembayaran yang paling ringan.

"Pasti mereka akan cicil. Nanti dibentuk koperasi pasar untuk memanage-nya. Bisa 2 tahunan lunas," jelasnya.

Yugi menambahkan, dirinya juga akan meminta bantuan dana dari KKP untuk dapat memulai usul ini secara bertahap. Targetnya, semua pengadaan dapat terealisasi tahun depan.

"Kita akan tawarkan ke KKP, kalau mereka masih ada budget sisa. Mungkin bisa dijalankan bertahap dulu," imbuhnya.

Usul ini dicetuskan Yogi untuk menanggulangi masalah pengawetan ikan yang masih menggunakan formalin. Padahal bahan tersebut sangat berbahaya apabila dikonsumsi.

"Kita ingin hasil perikanan kita bermutu baik dan tingkat konsumsi ikan masyarakat bisa ditingkatkan. Sehingga, Masalah ini harus segera diselesaikan demi keberlangsungan sektor perikanan di tanah air," tambahnya.

Sementara itu mengenai impor garam, ia tidak terlalu mempersalahkan impor garam yang dilakukan pemerintah. Namun, seharusnya pemerintah dapat memperkirakan kebutuhan garam nasional agar tidak melakukan impor dalam jumlah yang kelewat batas.

"Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan terhadap impor garam. Jika jumlahnya tidak sebanyak yang dibutuhkan, untuk apa kita terlalu banyak impor?" ujarnya.

Yugi menambahkah, kebijakan impor garam yang berlebihan ini nantinya dapat menjadi bumerang bagi Indonesia. Jika mengimpor garam lebih menarik bagi petani, nantinya akan sulit mencari produsen garam.

"Dikhawatirkan jika tak ada pengawasan impor yang berimbas pada persoalan harga yang timpang, dimana harga impor lebih murah akan menjadikan para produsen garam itu justru menjadi importir. Jika demikian, Lalu siapa lagi yang mau produksi garam?" Paparnya.

Yugi mengusulkan, pemerintah seharusnya membuka akses pasar bagi petani garam. Salah satu caranya adalah mempersilakan importir garam untuk membeli garam petani dengan harga yang pas.

"Ada baiknya pemerintah memikirkan bagaimana melindungi petani garam dengan membuka akses pasar bagi mereka sehingga para importir garam harus menyerap garam lokal dengan harga yang kompetitif," imbuhnya.

(ade/hen)