Pemerintah Sediakan Rp 5,3 Triliun untuk Program Kemiskinan di 2012

Jakarta - Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 5,3 triliun untuk program klaster 4 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012. Program klaster 4 tersebut merupakan program-program untuk rakyat miskin.

"Penyediaan anggaran program klaster 4 dalam RKP 2012 totalnya Rp 5,3 triliun," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S. Alisjahbana di Jakarta, Selasa (16/8/2011) lalu.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas yang dikutip detikFinance, Kamis (18/8/2011), rincian dari anggaran tersebut, untuk program rumah sangat murah dan murah sebesar Rp 896 miliar yang dialokasikan kepada Kementerian Perumahan Rakyat, program air bersih untuk rakyat sebesar Rp 2,9 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Pekerjaan Umum, dan Program Listrik Murah dan hemat sebesar Rp 288 miliar yang dialokasikan untuk Kementerian ESDM.

Selain itu, terdapat anggaran untuk program kendaraan umum angkutan murah sebesar Rp 10 miliar yang dialokasikan di Kementerian Perindustrian, program peningkatan kehidupan nelayan sebesar Rp1,17 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta program peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan sebesar Rp 17 miliar yang merupakan anggaran optimalisasi Kementerian PU.

Sementara itu, Armida juga menyebutkan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 18,1 triliun untuk percepatan pembangunan di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

"Ini ditargetkan untuk mengejar ketertinggalan di tiga provinsi tersebut," ujarnya.

Menurut Armida, pengembangan wilayah dan kawasan strategis itu disinergikan dengan Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kerangka percepatan pembangunan tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga termasuk ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan pemihakan terhadap putera puteri Papua.

Rincian alokasi dana tersebut, yaitu Rp 8,085 triliun untuk Papua, sementara Rp 3,446 triliun untuk Papua Barat, dan Rp 6,629 triliun untuk NTT.

"Untuk NTT sendiri sudah dalam tahap final. Akan diprioritaskan pada bidang pelayanan publik seperti penyediaan infrastruktur dasar," jelasnya.

Armida menyatakan target dan sasaran pembangunan dalam kegiatan MP3EI di kawasan itu mencakup pembangunan waduk Pandan Duri di Nusa Tenggara Barat. Sementara di Papua, dukungan infrastruktur diaplikasikan dengan penanganan jalan dalam rangka mendukung pengembangan Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFEE.

(nia/qom)