Pemerintah Sebenarnya Mampu Atasi Kebocoran Anggaran

Pemerintah Sebenarnya Mampu Atasi Kebocoran Anggaran

Akhmad Nurismarsyah - detikFinance
Sabtu, 20 Agu 2011 15:45 WIB
Pemerintah Sebenarnya Mampu Atasi Kebocoran Anggaran
Jakarta - Pemerintah dinilai masih dapat melakukan upaya untuk mengurangi besarnya lubang kebocoran APBN setiap tahun. Mengingat dari tahun 2006 belum ada pergesaran penganggaran secara siginifikan.

Demikian disampaikan salah satu Anggota DPR Fraksi PPP dalam diskusi mengenai APBN di restoran Warung Daun, Cikini, Sabtu (20/8/2011).

"Kalau kita mau mengurangi kebocoran anggaran, kita memperkecil ruang 'perselingkuhan' yang ada di proses pembahasan dan itu dimulai dari pos-pos yang ada. Itu kan ada pos-pos anggaran untuk bantuan sosial yang dikirim langsung dari rekening negara kepada masyarakat tidak mampu. Itu yang harus diperbesar," jelas pria yang akrab disapa Romi.

Romi melanjutkan, dalam alokasi anggaran RAPBN 2012, anggaran untuk kebutuhan sosial hanya diajukan sebesar 6%. Sementara untuk kebutuhan belanja barang dan pegawai lebih besar dari barang masih 14%, untuk modal masih sebesar 22%, dan untuk alokasi kepada pegawai masih 22%.

"Ruang-ruang tersebut masih menimbulkan kemungkinan potensi perselingkuhan anggaran, karena itu jika kita mau melakukan koreksi total, itu dengan melakukan pembesaran anggaran sosial. Kan ada beberapa desa melakukan tuntutan untuk menambahkan alokasi dana desa," tuturnya.

Dengan mengoptimalkan alokasi anggaran bagi kebutuhan sosial maka, hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan revolusi penganggaran. Mengingat dari tahun 2006 sampai saat ini tidak terlihat adanya pergeseran yang signifikan dari alokasi anggaran.

Dilanjutkan olehnya, selain memperbesar alokasi anggaran untuk kebutuhan sosial, pemerintah juga perlu melakukan perampingan terhadap lembaga negara. Karena saat ini saja APBN membiayai 82 kementerian dan lembaga negara.

"Kita juga perlu lakukan efisiensi belanja pegawai ditambah memperbesar jumlah penerimaan negara. Tax ratio yang berkisar 12% masih tidak cukup. Philipina saja bisa 15% kenapa kita tidak bisa seperti itu?" tanyanya.

Menurutnya, salah satu aksi yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan ekstensifikasi pajak. Tidak hanya berfokus pada intensifikasi pajak.Romi juga menilai agar pemerintah dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan negara melalui royalti tambang dan target produksi minyak.

"Terkait royalti tambang, pemerintah harus lakukan renegosiasi. Bayangkan, dasar royalti tambang yang diterima negara oleh Freeport masih berpatok pada harga emas 400 dollar AS per troy ounce. Padahal, harga emas sekarang sudah di atas 1.000 dollar AS per troy ounce," tutur Romi.

(nrs/ang)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads