Tanggung Lumpur Lapindo, Pemerintah Rogoh Rp 1,3 Triliun di 2012

Jakarta - Pemerintah menganggarkan dana senilai Rp 1,331 triliun di 2012 untuk penanganan lumpur Lapindo. Dana ini akan dialokasikan kepada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Demikian terungkap dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang dikutip, Rabu (31/8/2011).

Jumlah ini, secara nominal naik Rp 44,9 miliar atau 3,5% bila dibandingkan dengan pagu anggaran belanja BPLS dalam APBN-P 2011 sebesar Rp 1,286 triliun.

Rencana alokasi anggaran belanja BPLS dalam RAPBN 2012 tersebut seluruhnya bersumber dari rupiah murni, yang akan dimanfaatkan untuk melaksanakan dua program, yaitu:

• Program penanggulangan bencana lumpur Sidoarjo, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1,304 triliun
• Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPLS, dengan alokasi anggaran Rp 26,7 miliar.

Output yang diharapkan dari berbagai kegiatan pada kedua program utama BPLS di 2012 tersebut antara lain adalah:

• Terlaksananya pengaliran luapan lumpur ke kali Porong sebanyak 48 juta m3 lumpur equivalent 16 juta m3 lumpur padu dan terlaksananya pembangunan tanggul dan drain 3 desa (Penjarakan, Kedungcangkring, dan Besuki);
• Terselesaikannya masalah hukum sebanyak 1 laporan.

Berdasarkan berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh BPLS di 2012 tersebut, maka hasil yang diharapkan adalah memberikan rasa aman kepada penduduk yang bermukim di wilayah pengaruh bencana lumpur Sidoarjo dan meningkatnya kinerja tahunan BAPEL BPLS.

(dnl/dnl)