Cegah Kecelakaan Saat Mudik, Pemerintah Harus Benahi Transportasi Massal

Jakarta - Anggota DPR RI, Kemal Azis Stamboel prihatin dengan kecelakaan pemudik yang meningkat drastis tahun ini. Pemerintah diminta serius membenahi sarana tranportasi massal.

"Kita tentu sangat prihatin dengan kondisi ini. Mereka berharap bisa berbagi kebahagiaan di kampung halaman, tetapi malah berakhir duka. Pemerintah harus melakukan pembenahan serius," katanya dalam siaran pers yang diterima detikFinance, Jumat (2/9/2011).

Menurutnya, pembenahan itu bisa dimulai dengan perombakan politik anggaran 2012 yang sudah mulai dibahas agar lebih berpihak pada pengembangan angkutan masal yang murah dan aman untuk rakyat.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data National Traffic Management Center Polri, pada mudik tahun ini telah terjadi 2.770 kecelakaan dengan 449 korban tewas. Sedangkan pada periode yang sama tahun 2010 kecelakaan sebanyak 927 dengan 182 korban tewas.

Sedangkan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Kementerian Perhubungan sebelumnya menyatakan jumlah kecelakaan selama mudik tahun 2011 meningkat sekitar 198% dari setahun sebelumnya.

Total kejadian kecelakaan 2.217 dengan korban jiwa 345 orang. Pada 2010 tercatat 743 peristiwa kecelakaan dengan korban tewas 144 jiwa.

"Peningkatan angka kecelakaan yang sangat tinggi ini harus dievaluasi secara serius. Terlebih jumlah korban jiwa yang meningkat 247% dan sebagian besar korban adalah mereka yang berusia produktif.

Kemal menilai, meningkatnya angka kecelakaan dan korban jiwa selama mudik ini terutama disebabkan oleh kurangnya transportasi masal yang murah dan terjangkau serta masih buruknya infrastruktur.

Hal ini menurutnya terlihat dari korban kecelakaan yang 86% didominasi oleh pemudik bersepeda motor. Kecelakan pemudik bersepeda motor tahun 2011 ini mencapai 2.371, naik 147% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1.616 kecelakaan.

"Mereka memaksakan naik sepeda motor untuk jarak yang sangat jauh sehingga kelelahan. Hal ini karena keterbatasan kapasitas angkutan masal seperti kereta api yang terjangkau dan lebih murah. Kita harus segera menambah kapasitas kereta api nasional yang mampu mengangkut orang, barang dan bahkan kendaraan dalam jumlah besar dan murah," ujarnya.

"Track ganda lintas Jawa, Bali dan Indonesia Timur harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Bahkan kedepan bisa dikembangkan yang dapat menghubungkan Jawa-Sumatera dan Luar Jawa lainnya," ungkapnya.

Untuk itu, kata dia, fokus pembangunan infrastruktur transportasi baik dalam RKP dan RAPBN 2012 maupun dalam MP3EI yang sangat berorientasi pada jalan dan kendaraan pribadi harus dirombak”, tegasnya.

Anggota Komisi XI dari FPKS ini meminta pemerintah memperlihatkan affirmative action terhadap angkutan publik masal yaitu dengan menaikkan alokasi anggaran 2012 untuk penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan transportasi laut dari semula Rp 8,8 triliun dan Rp 6,9 triliun menjadi minimal 60% dari total anggaran transportasi atau sekitar Rp 30 triliun.

Kemal menilai bahwa alokasi dalam RAPBN 2012 dimana program penyelenggaraan jalan sebesar Rp 30,5 triliun atau hampir 60% dari total belanja sektor transportasi yang sebesar Rp 50,7 triliun, masih menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap transportasi masal.

(ang/ang)