Pemerintah Perlu Tingkatkan Anggaran Infrastruktur Hingga 3%

Pemerintah Perlu Tingkatkan Anggaran Infrastruktur Hingga 3%

- detikFinance
Minggu, 04 Sep 2011 15:14 WIB
Pemerintah Perlu Tingkatkan Anggaran Infrastruktur Hingga 3%
Jakarta - Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 7 persen pada tahun 2012, pemerintah perlu tingkatkan belanja modal terutama untuk infrastruktur hingga 3 persen dari PDB.

Anggota Komisi XI DPR RI, Kemal Azis Stamboel memandang peran belanja modal menjadi penting dan krusial sebagai langkah terobosan guna mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia hingga 7 persen pada 2012. Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu menaikkan porsi belanja modal 2012 dari yang dialokasikan Rp 168,1 triliun atau sekitar 2% dari PDB menjadi di kisaran 2,5 - 3,0% dari PDB.

"Stimulus fiskal yang lebih besar akan efektif mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia yang domestic-driven. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke kisaran 7 persen”, ujar Kemal kepada detikFinance, Minggu (4/9/2011).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini menilai belanja modal tersebut harus difokuskan untuk pembangunan infrastruktur pertanian yang pada tahun 2012 hanya dialokasikan Rp 12,3 triliun dari total belanja modal Rp 168,1 triliun.

Menurut Kemal, investasi dalam infrastruktur pertanian cenderung terabaikan sejak reformasi, sehingga sektor pertanian mengalami stagnasi dengan pertumbuhan minimal. Padahal sektor pertanian masih berkontribusi signifikan dalam PDB nasional, leading sector untuk ketahanan pangan, penyerap tenaga kerja tertinggi, dan tempat sebagian besar orang miskin berada

“Alokasi ini masih sangat rendah," tegasnya.

Selain itu, Kemal juga meminta pemerintah secara serius melakukan investasi infrastruktur kelautan dalam kerangka industrial maritime chain yang komprehensif. Dia menilai perekonomian berbasis bahari ini jika dikembangkan secara serius dan terintegrasi baik dari hulu maupun hilirnya, yang mencakup industri perikanan, transportasi, pertambangan laut, industri produk olahan hasil laut, wisata bahari, riset maritime, dan lainnya akan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru yang potensial.

“Potensi kelautan belum termanfaatkan, padahal Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia," tambahnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjut Kemal, adalah infrastruktur untuk sarana tansportasi masal. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan angkutan publik masal yaitu dengan menaikkan alokasi anggaran 2012 untuk penyelenggaraan transportasi perkeretaapian dan transportasi laut menjadi minimal sekitar Rp 30 triliun dari hanya Rp 8,5 triliun dalam RAPBN 2012.

Untuk dalam kota, kereta komuter dan busway perlu ditingkatkan lagi kapasitasnya. Sedangkan untuk antar kota, Kereta Api yang jauh lebih hemat energi dan ramah lingkungan, juga perlu ditingkatkan kapasitasnya secara progresif.

"Dengan demikian, armada kereta api untuk mengangkut orang, barang, dan bahkan kendaraan juga bisa ditingkatkan dengan skala ekonomis yang tinggi sehingga biayanya akan sangat murah. Tentu kalau ini bisa dilakukan, kedepan banyak pemudik yang akan memilih alternatif ini dan akan dapat menekan korban jiwa dan materi akibat kecelakaan mudik yang tinggi selama ini", ujarnya.

Jika pembangunan infrastruktur pertanian, kelautan dan transportasi masal sudah tersebar, lanjut Kemal, diharapkan akan mendorong penyebaran pusat-pusat ekonomi sehingga akan mendorong pemerataan dan mengurangi konsentrasi ekonomi.

"Ini juga akan dapat mengurangi tekanan urbanisasi ke beberapa kota besar dan mereduksi beban masalah di beberapa kota besar. Dan yang paling penting dengan pembangunan infrastruktur pertanian yang masif, akan mengurangi masalah kemiskinan yang dominan di sektor pertanian," tegasnya.

Kemal menyatakan penambahan belanja modal tersebut tidak perlu diiringi dengan penambahan defisit, tetapi melalui peningkatan penerimaan perpajakan. Caranya dengan meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dari 12,6 persen menjadi 13 persen pada tahun depan. Selain itu, perlunya pengurangan belanja barang.

"Dengan reformasi pajak dan reformasi birokrasi maka akan didapat tambahan stimulus fiskal sebesar Rp 62,9 triliun sehingga belanja modal dapat ditingkatkan menjadi Rp 231 triliun atau 2,9% dari PDB. Bahkan, jika pemerintah juga berani melakukan langkah-langkah terobosan dalam pengelolaan utang dan subsidi, kami meyakini belanja modal dapat menembus 3,0% dari PDB," tandasnya.

(nia/dru)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads