.webp)
Kepala Badan Anggaran DPR RI Melchias Marcus Mekeng menilai pendirian Banggar DPR sebelumnya sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pembahasan anggaran.
"Kalau orang untuk bicara sih boleh-boleh saja. Banggar suatu alat, yang saat didirikan melihat aspek yang ada di DPR, dulu itu pembahasan ada di Komisi VIII, pernah juga pembahasannya setengah dari Komisi IX, akhirnya waktu Undang-Undang MD 3 dibuat muncul banggar," ujar pria yang disapa Melki saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2011).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau Banggar dibubarkan Menkeu akan dipanggil tiap hari karena harus datang ke komisi-komisi. Bagaimana mengerjakan pekerjaan yang lain. Itu tidak semudah yang dibayangkan," ujarnya.
Mengenai adanya calo anggaran untuk kepentingan pribadi maupun partai dalam Banggar, Melchias mengaku hal tersebut hanyalah perilaku beberapa oknum.
"Kalau ada kepentingan partai itu oknum, kan kita tidak bisa pastikan semuanya bersih. Lagian Banggar kan juga tidak bisa mengawasi pelaksanaannya, orangtua nggak bisa awasi anaknya setiap saat," ujarnya.
Untuk menghindari calo anggaran baik di lingkungan pemerintah maupun DPR, Melchias menilai perlunya lembaga khusus yang menangani anggaran secara detil.
"Negara ini perlu punya suatu lembaga yang mengkaji usulan dalam program pemerintah sehingga harga tidak bisa dipermainkan. Saya nggak tahu jembatan harganya berapa. Lembaga itu bisa independen, bisa dari pemerintah, tapi nanti lembaga tersebut punya divisi khusus seperti jembatan," ujarnya.
Dengan adanya pengkajian dari lembaga tersebut, lanjut Melchias, pembahasan anggaran di banggar akan lebih jelas dan tidak bisa dipermainkan.
(nia/dnl)
