Krisis Global Mengancam, SBY Harus Amankan Menkeu dari Reshuffle

Jakarta - Isu perombakan atau reshuffle kabinet sedang menggema belakangan ini. Untuk tim ekonomi, Presiden SBY diminta untuk tidak mengutak-utik posisi Menteri Keuangan karena sangat riskan di tengah ancaman krisis ekonomi global.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Ekonom dari Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan kepada detikFinance, Rabu (21/9/2011).

Fauzi sendiri mengaku masih ragu akan adanya realisasi reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Pasalnya, masa tugas para menteri yang diangkat di 2009 ini tinggal 3 tahun lagi sehingga nantinya akan sulit bagi menteri baru untuk menjalankan tugasnya dalam waktu yang singkat.

"Rumor reshuffle, apakah reshuffle itu pasti dilakukan mengingat masa pemerintahan tinggal 3 tahun lagi. Kalau nanti menteri baru, dia belajar 1 tahun, 1 tahun lagi baru kerja, terus selesai," ujarnya.

Apalagi untuk merombak posisi Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang baru menempati posisi bendahara negara selama 1 tahun. Menurut Fauzi, terlalu berisiko untuk mereshuffle posisi Menteri Keuangan di tengah kondisi perekonomian yang masih dihantui krisis ekonomi global, sementara kondisi perekonomian dalam negeri masih terjaga dengan baik.

"Bagaimanapun juga Indonesia lagi disorot internasional dalam arti positif. Di pemerintah AS dan Eropa peringkat risiko diturunkan, tapi Indonesia dinaikkan, rupiah menguat, IHSG menguat atau paling tidak, flat. Untuk melakukan reshuffle sekarang akan menimbulkan pertanyaan," ungkapnya.

Jika alasan reshuffle Agus Marto selaku Menteri Keuangan karena desakan politik, yaitu adanya anggapan Agus Marto kurang kooperatif memfasilitasi kepentingan politik, Fauzi menilai alasan tersebut tidak kuat. Pasalnya, sebelum nama Agus Marto ditetapkan sebagai Menteri Keuangan, pastilah karakter Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu sudah terpantau oleh tim fit and proper test Presiden.

"Sebelum Menteri Keuangan dipilih pasti sudah diberi tahu karakternya seperti apa," ujarnya.

Menurut Fauzi, pergantian menteri bisa saja dilakukan saat ini tetapi untuk menteri-menteri yang bermasalah di mata hukum secara pasti.

"Kecuali pergantian menteri yang kena kasus pidana, tapi itu bukan reshuffle ya, tapi itu juga jika terkena masalah hukum harus jelas, ada proses pengadilan dulu, itu alasan yang logis," pungkasnya.

(nia/dnl)